Kata Awalan P Menurut Kamus Politik

Ditemukan 299 Kata awalan p menurut Kamus Politik. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 P huruf yang menempati urutan keenam belas
2 pa Pergantian Antar aktu
3 padmi permaisuri atau isteri seorang raja
4 pah Panitia ad hoc, panitia kecil yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperlukan dalam suatu persidangan majelis atau menangani kasus tertentu
5 pahlawan orang yang gugur di medan peperangan dalam rangka membela bangsa dan negara atau prang yang berjasa pada bangsa dan negara
6 pakta perjanjian atau persetujuan yang bersifat internasional. Contohnya Pakta Warsawa, Pakta Nato
7 palapa sumpah Patih Gajah Mada untuk bertekad mempersatukan nusantara dengan tidak bersenang- senang dulu sebelum cita-citanya tercapai
8 Pancasila berasal dari Bahasa Sansakerta, panca: lima dan syla: batu sendi, alas, dasar. Pancasila diartikan berbatu sendi lima atau dasar yang memiliki lima unsur. Secara politik pengertian Pancasila adalah dasar negara/ falsafah negara RI yang terdiri dari lima sila, yaitu 1. ketuhanan yang maha esa, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. persatuan Indonesia, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-sanaan dalam permus-yawaratan perwakilan dan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
9 panggar panitia anggaran. Alat kelengkapan DPR yang bertugas melaksanakan pem-bahasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja Negara
10 pangkat jabatan atau kedudukan dalam suatu instansi atau dinas militer. Belum setahun dia sudah mencapai pangkat perwira
11 panglima pemimpin kesatuan tentara yang tertinggi
12 panitia bersama panitia yang anggotanya gabungan dari organisasi atau partai yang berbeda
13 panja Panitia Kerja, panitia yang bertugas melakukan penyelidikan atau pesrsiapan RUU atau masalah lainnya
14 parlemen badan legislatif yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Nama ini biasanya digunakan untuk lembaga DPR MPR
15 parlementaria segala sesuatu yang diberitakan menyangkut tentang parlemen
16 parlementarisme suatu paham yang me-nginginkan semua proses kenegaraan dan hukum semuanya harus dikendalikan oleh parlemen
17 parokial pandangan politik yang sempit dan picik
18 partai gurem partai kecil, sebuah partai yang mendapatkan jumlah suara yang sedikit pada saat pemilihan umum. Jumlah suara yang diperoleh kurang dari 1 % sehingga tidak mampu menem-patkan wakilnya satupun untuk duduk di DPR. Contoh partai gurem dalam pemilu 2004 adalah PUDI, PUI, Partai Patriot Pancasila, PNBK
19 partai kader partai yang didominasi oleh se-kelompok anggota partai yang berkualitas dan terpilih, biasanya mereka memiliki kemampuan dan kecakapan politik yang handal. Partai kader memiliki keketatan organisasi dan ke-disiplinan bagi anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi ke-anggotaan sangat ketat, kaderisasi berjenjang dan cukup intensif serta adanya penegakan disiplin yang konsisten
20 partai kanan partai yang berhaluan keagamaan
21 partai kiri partai yang berhaluan sosialisme/ komunis
22 partai massa partai yang mengutamakan jumlah anggota yang banyak, biasanya terdiri dari berbagai aliran politik dan memobilisasi massa se-banyak-banyaknya teru- tama saat pemilu dan berorientasi kepada mas-yarakat sebagai basis pendukungnya. Contoh dari partai model ini yaitu Partai Demokrasi Indo-nesia Perjuangan yang dipimpin Megawati
23 partai oposisi partai yang tidak terlibat dalam kabinet pemerintah, mem-posisikan diri sebagai pengkritisi atau penye-imbang kekuatan peme-rintah. Pasca pemilu 2004, PDIP menempatkan diri sebagai partai oposisi pada pemerintahan SBY-Yusuf Kalla
24 partai pemerintah partai yang berkuasa dan mendukung pemerintah serta kader partainya menduduki jabatan menteri dalam kabinet. Partai Demokrat, PBB, PKPI termasuk partai pemerintah karena ketiga partai itulah yang mencalonkan SBY dan Yusuf Kalla menjadi Presiden dan sebagian kadernya duduk dalam kabinet
25 partai politik organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negaras RI secara sukarela atas dasar persamaan kehen-dak, ideologi dan cita-cita untuk mem-perjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu. Fungsi Partai Politik meliputi: 1. pendidikan politik 2. agre- gasi kepentingan 3. seleksi kepemimpinan 4. ko-munikasi politik 5. sosialisasi politik 6. rek-ruitmen politik 7. par-tisipasi politik dan 8. pe- ngendalian konflik
26 pas Partai Islam se-Malaysia. Sebuah partai Islam yang berada di Negara Malaysia
27 patriotisme semangat cinta tanah air dan bangsa
28 paus kepala tertinggi agama Katholik yang ber-kedudukan di Vatikan Roma Italia
29 pejabat 1. orang yang menempati posisi penting atau pimpinan dalam instansi pemerintahan atau partai dan organisasi 2. seseorang yang ditunjuk menjalankan tugas atau wewenang tertentu untuk sementara waktu, sebelum dilak-sanakan pemilihan untuk memilih pejabat yang tetap atau definitif. Mendagri menunjuk pejabat Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas gubernur di provinsi Nagroe Aceh Darussalam
30 pemandangan umum penyampaian pendapat, penilaian atau termasuk persetujuan dari fraksi-fraksi DPR dalam suatu Sidang Paripurna DPR. Biasanya pemandangan umum disampaikan untuk menanggapi masalah Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah
31 pemberontakan suatu bentuk perlawanan kekerasan bersenjata berjangka panjang yang operasi militernya tidak konvensional dan dipadukan dengan perang psikologi atau politik serta nonmiliter lainnya. Bertujuan untuk mem-pengaruhi rakyat agar mau membantu aspirasi dan tujuan perjuangannya
32 pemerintah 1. secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kubernan (nakhoda kapal) artinya menatap ke depan, berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diseleng-garakan untuk mencapai tujuan Negara, mem-perkirakan arah per-kembangan masyarakat pada masa mendatang serta mengelola dan mngarahkan masyarakat kepada tujuan yang ditetapkan 2. aparat sebagai perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden, menteri dan birokrasi yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara 3. dalam arti sempit terdiri dari kekuasaan eksekutif sedangkan dalam arti luas meliputi semua organ /lembaga Negara yang meliputi DPR, MA
33 pemerintah daerah Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati dan Wali kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah
34 pemerintahan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu Negara
35 pemuka pemimpin, tokoh.
36 penduduk orang-orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah tertentu dan harus mematuhi peraturan yang berlaku
37 pengaruh kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sadar dan sukarela
38 penggembosan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menjadikan gembos atau berkurang suaranya partai. Penggembosan dilakukan dengan cara pindah ke partai lain atau melakukan ajakan atau kampanye kepada masyarakat untuk meninggalkan partai tersebut. Praktek penggembosan biasanya dilakukan oleh orang atau tokoh dari dalam partai sendiri. Upaya peng-gembosan partai pernah dilakukan oleh tokoh dan kyai NU terhadap PPP pada masa orde baru. Partai PPP suaranya digembosi mantan pengurusnya sendiri karena sudah tidak lagi sejalan dan terjadinya konflik
39 perang perjuangan senjata atau permusuhan antar dua negara atau lebih
40 perang dingin perang tanpa mengangkat senjata, tetapi saling berebut pengaruh dan berkonflik secara terselubung antara blok barat dan timur
41 perang gerilya perang yang dilakukan secara sem-bunyi-sembunyi yang kemudian secara mendadak menyerang pihak lawan ketika kondisinya sedang lengah
42 perang ideologi pertentangan dua ideologi yang berlawanan
43 perang kemerdekaan perang untuk melepaskan diri dari penjajahan
44 perang sabil perang untuk mempertahankan dan membela agama bagi penganut agama Islam
45 perdana menteri Ketua menteri atau orang yang memimpin suatu kabinet pada kabinet parlemeter
46 persis Persatuan Islam, sebuah ormas keagamaan yang berdiri pada 12 September 1923, oleh sekelompok muslim yang menaruh perhatian pada kajian dan kegiatan keagamaan, berpusat di Bandung. Ormas ini ingin menjalankan ajaran Islam secara murni berdasarkan Al Qur an dan Hadits. Kegiatannya meliputi tabligh, penerbitan pamplet, majalah, buku dan institusi-institusi pen-didikan. Tokoh ter-kenalnya A. Hassan dan sekarang dipimpin oleh Drs. M. Siddiq Amin. Aspirasi politiknya disalurkan pada PBB (Partai Bulan Bintang)
47 personel orang-orang yang menduduki suatu jabatan
48 persuasi kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan memberikan sejumlah argumentasi agar mau melakukan sesuatu
49 perwira suatu pangkat ketentaraan dari letnan ke atas
50 perwira menengah pangkat perwira dari letnan sampai kolonel
51 perwira tinggi pangkat perwira dari Brigadir Jenderal sampai Jenderal
52 peta Pembela Tanah Air, terdiri dari para pemuda yang mendapat pen-didikan militer dari Jepang, bersifat nasionalis karena perwiranya banyak dari Indonesia. Tokoh Peta akhirnya banyak yang menjadi pemimpin seperti Jenderal Sudirman dan A.H. Nasution
53 petisi surat permintaan atau kritikan yang diajukan kepada pemerintah tentang masalah atau kebijakan politik pemerintah
54 pidato kenegaraan pidato yang disampaikan oleh seorang Kepala Negara pada acara penting kenegaraan seperti pidato 17 Agustus
55 pluralisme suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga men-cegah terjadinya dominasi kelompok terhadap kelompok lainnya
56 polisentrisme mengacu kepada lembaga antar Sovyet dan satelit-satelitnya yang yakin bahwa ada jalan lain menuju masyarakat nasionalis komunis daripada jalan yang ditempuh oleh Rusia
57 politik Berasal dari bahasa Yunani polisteia. Polis berarti kota/Negara kota yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dan teia artinya urusan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari se-kelompok masyarakat atau Negara. Selanjutnya beberapa pandangan politik diantaranya: 1) usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kehidupan bersama segala hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah 2) segala kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan ke-kuasaan 3) segala kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan ke-bijakan publik atau masyarakat umum 4) suatu konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan dari sumber-sumber yang penting 5) kegiatan yang berkaitan dengan masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana
58 politik air hangat kebijakan politik yang dijalankan Rusia untuk mencari pelabuhan bebas es sepanjang tahun
59 politik dagang sapi politik tawar-menawar me-ngenai jabatan kekuasaan atau kursi menteri dalam kabinet. Biasanya, hal ini dilakukan bila terjadi koalisi antar partai untuk membentuk pemerintahan yang kuat
60 politik nasional kebijakan Negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh lembaga kedaulatan rakyat dan didalamnya terintegrasi unsur dari ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan kemananan menjadi suatu ke-bijaksanaan tunggal yang berdaya guna dan berhasil guna
61 politik pemisahan kebijakan politik yang secara jelas melakukan pemisahan rasial dan ditegaskan dengan undang-undang
62 politik pintu terbuka politik yang membuka pintu atau menerima kesempatan untuk penanaman modal asing dalam negeri. Pada masa orde lama, politik pintu terbuka tidak diterapkan karena Bung Karno memiliki politik mandiri dan anti kapitalis, akan tetapi setelah orde baru berkuasa maka politik pintu terbuka dijalankan oleh pemerintah Soeharto
63 politisasi hal membuat sesuatu atau kejadian menjadi bersifat politik. Kedatangan calon Bupati dalam kegiatan bakti sosial dipolitisasi seolah ingin mencari dukungan dari masyarakat
64 praja negeri atau kota
65 prajurit tentara
66 presiden Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan pada negara yang menganut republik. Untuk Indo-nesia, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
67 presidensial pemerintahan berbentuk republik, di mana presiden langsung sebagai pemimpin cabinet
68 presidium pimpinan tertinggi suatu badan/lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang berkedudukan sama. Kepemimpinan ICMI pasca Habibie dalam bentuk presidium dengan koordinatornya yaitu Dr. Marwah Daud Ibrahim
69 primordial ikatan yang dibentuk berdasarkan kekerabatan (darah dan keluarga) atau kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat
70 program kegiatan/usaha yang akan dijalankan
71 proklamasi pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada rakyat banyak
72 propaganda penerangan secara aktif untuk mendapatkan pengaruh atau dukungan keper-cayaan orang
73 protes pernyataan tidak setuju
74 protokol aturan resmi kenegaraan
75 provinsialisme paham politik yang lebih mementingkan atau mengutamakan daerah provinsi sendiri
76 provokasi hasutan atau perbuatan mem-bangkitkan kemarahan dan kejengkelan orang
77 psi Partai Sosialis Indonesia, sebuah partai yang berpaham sosialis yang mengakui perjuagan kelas. Tokohnya Sahrir
78 puputan perlawanan sampai mati oleh seluruh keluarga dan pengikut raja di Bali pada masa lampau
79 pusa Persatuan Ulama Seluruh Aceh, sebuah orgnisasi para ulama Aceh dibawah kepemimpinan Tengku Daud Beureuh yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar pada masa orde lama
80 putra mahkota putra raja yang akan menggantikan kedudukan raja
81 Polites warga Negara
82 Perda Peraturan Daerah, suatu peraturan yang dibuat oleh daerah yaitu Gubernur dan DPRD I untuk provinsi atau Bupati dan DPRD II untuk kabupaten/kotamadya untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah tersebut
83 Partai Demokrat sebuah partai fenomenal karena baru berdiri sudah berhasil menjadi partai besar dan mengantarkan jagonya menjadi Presiden. Partai yang berdiri pada 9 September 2001 merupakan partai terbuka yang menggunakan pancasila sebagai asasnya. Adapun landasan ideologinya yaitu berupa nasional religius, huma-nisme dan pluralisme
84 pamplet surat selebaran untuk mempengaruhi orang lain atau sebagai informasi tentang suatu masalah/kegiatan
85 paternalistik pola kepemimpinan penuh sifat kebapakan yaitu suau hubungan seperti ayah dan anak
86 pbb 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi dunia yang didirikan pada tanggal 24 September 1945 dengan tujuan yaitu: a. memelihara keamanan dan perdamaian internasional b. mengem-bangkan hubungan per-sahabatan antar bangsa c. mengembangkan ker-jasama internasional 2. Partai Bulan Bintang, partai Islam yang disebut-sebut sebagai penerus perjuangan Masyumi. Pendirian PBB difasilitasi oleh BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam) yang kemudian dicetuskan deklarasi pendiriannya oleh 32 tokoh yang berasal dari 22 organisasi kemas-yarakatan dan dakwah Islam pada tanggal 17 Juli 1998. PBB memiliki lambang bulan dan bintang yang pada awal kelahirannya dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra. Tujuan partai ini adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita proklamasi kemerdekaan
87 pengambilan keputusan sejumlah keputusan yang diambil secara kolektif oleh lembaga politik atau pemerintah yang bersifat mengikat seluruh rakyat
88 piagam jakarta sebuah piagam yang berisi rancangan pembukaan hukum dasar yang dihasilkan oleh panitia sembilan dalam rapat PPKI tanggal 22 Juni 1945. Isi dari piagam Jakarta yaitu: 1. ketu-hanan, dengan men-jalankan syariat Islam bagi para pemeluknya 2. kema-nusiaan yang adil dan beradab 3. persatuan Indonesia 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
89 pp Peraturan Pemerintah, sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang
90 pucuk pimpinan pimpinan tertinggi
91 PPP 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Partai Persatuan Pembangunan, partai Islam yang lahir sejak zaman orde baru yaitu ketika kebijakan politik untuk pe-nyederhanaan partai diterapkan. Partai ini merupakan fusi dari sejumlah partai Islam yang terdiri dari partai NU, Perti, PSII dan Parmusi. PPP memiliki tujuan untuk me-wujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, mewujudkan tatanan politik yang demokratis, yang dilandasi akhlakul karimah serta mengem-bangkan kehidupan yang Islami
92 PDI Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang berasal dari PDI sebagai hasil perpecahan dalam kongres. PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil memenangkan pemilu 1999 dan berhasil mengantarkan Megawati menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden dalam sidang istimewa MPR
93 PDI Partai Demokrasi Indonesia, partai yang berhaluan nasionalis merupakan hasil fusi dari PNI, Murba, IPKI, Parkindo dan Partai Katholik ketika kebijakan penyederhanan partai diterapkan pada masa orde baru. PDI didirikan pada tahun 1973 dan pada tahun 1996 mengalami perpecahan dengan munculnya PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Puteri
94 PDRI Pemerintah Darurrat Republik Indonesia, sebuah negara sementara berdasarkan mandat dari Soekarno kepada Mr. Safrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera. Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan darurat /sementara dengan pusatnya di Bukittinggi agar pemerintah republik tetap berdiri walaupun presiden dan pemimpin lain ditangkap dan ibukota RI telah diduduki Belanda
95 PERTI Partai Tarbiyah Islamiah. Awalnya sebagai organisasi keagamaan kemudian menjadi partai politik pada tanggal 22 Nopember 1945 dengan menggunakan asas Islam. Bertujuan memperdalam rasa cinta pada agama, bangsa dan tanah air. Pemimpinnya Syeh Sulaeman Rasuly, Moh Djamil dan Syeh Abas Ladang Laweh. Perti ikut beberapa kali dalam pemilu, kemudian setelah adanya penyederhanaan partai politik pada masa orde baru berfusi pada PPP bersama partai Islam lainnya
96 PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia, organisasi yang beranggotakan para guru di seluruh Indonesia, bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan guru. Pada masa orde baru PGRI menyalurkan aspirasi politiknya pada Golkar dan setelah reformasi menyatakan diri sebagai organisasi yang inde-penden artinya tidak terikat pada kekuatan politik manapun
97 PII pelajar Islam Indonesia, sebuah organisasi ekstra yang beranggotakan para pelajar Islam. Ketika kebijakan asas tunggal diterapkan orde baru, PII menolaknya dengan tegas dan akhirnya mem-bubarkan diri
98 PITI Peratuan Iman Tauhid Ilam
99 PKALP Panitia Kerjasama Antar Lembaga Per-wakilan, sebuah bentuk kerjasama yang terdapat dalam lembaga DPD
100 PKB Partai Kebangkitan Bangsa, berdiri pada 23 Juli 1998 yang kelahirannya dibidani oleh PBNU, didek-larasikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Ilyas Ruhiat, K.H. Munasir, K.H. Mustofa Bisri. Sebuah partai yang basis pendukung utamanya dari mas-yarakat nahdliyin yang berasas Pancasila (kebangsaan)
101 PKI Partai Komunis Indonesia, sebuah partai yang berhaluan komunis sosialis berasal dari ISDV dan berganti PKI pada tahun 1920 oleh Semaun. Tanggal 13 Nofember 1926 PKI melakukan pem-berontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 melakukan pem-berontakan di Madiun dan pada tanggal 30 September 1965 menga-dakan pemberontakan G 30 S PKI. Akhirnya sejak 1966 PKI dan organisasi onderbouwnya dinya-takan sebagai partai terlarang di Indonesia
102 PKS Partai Keadilan Sejahtera, sebuah partai yang lahir dari rahim reformasi, awalnya bernama Partai Keadilan kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada saat mengikuti pemilu 2004. Partai ini diminati oleh kaum muda, professional dan intelektual. Memiliki tujuan yang bersifat universal yaitu me-negakkan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan ridla Illahi. Pada pemilu 1999 berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 7 orang dan dalam pemilu 2004 mengalami peningkatan besar dengan jumlah 45 orang wakil di DPR. Presiden PKS (Dr. Hidayat Nur Wahid, MA) berhasil menjadi Ketua MPR RI masa jabatan 2004-2009
103 PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang beranggotakan mahasiswa Islam dan berafiliasi pada ormas NU (Nahdlatul Ulama)
104 PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia. Sebuah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berdiri pada tanggal 25 Mei 1947 di Yogyakarta. Organisasi ini berskala nasional dengan fungsi sebagai organisasi pembinaan yang berazaskan Pancasila, dijiwai kekatolikan, dan bersemangat kemahasiswaan. ) PMKRI memiliki visi terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Sedangkan misi yang diusungnya adalah berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Tokoh alumni PMKRI diantaranya P. K. Haryasudirja (Mantan Menteri Perkebunan RI), dan Harry Tjan Silalahi, SH (Mantan Direktur CSIS/Mantan Anggota
105 PNI Partai Nasional Indonesia, sebuah partai yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Ir. Soekarno. Memiliki asas sosio nasional demokrasi (marhaenisme) dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka atas usaha sendiri.
106 PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, pelaksana pemungutan suara dalam suatu pemilihan umum di tingkat kecamatan
107 PPKI Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia, sebuah lembaga kelanjutan dari BPUPKI yang berusaha untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Ir Soekarno
108 PPS Panitia Pemilihan Suara, pelaksana pemungutan suara dalam suatu pemilihan umum di tingkat desa/kelurahan
109 PPUU Panitia Perancang Undang-Undang, sebuah panitia yang terdapat dalam lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
110 PUMI Partai Umat Muslimin Indonesia, sebuah partai yag lahir pada masa reformasi dan menjadi peserta pemilu 1999 dipimpin oleh K.H. Anwar Junus, namun perolehan suaranya sangat kecil sehingga tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya
111 PURT Panitia Urusan Rumah Tangga, alat kelengkapan DPD yang bertugas untuk menangani urusan dapur DPD, kerumah-tanggaan dan kebijaksanaan anggaran DPD
112 Pacta warsawa sebuah perjanjian yang dilaksa-nakan di daerah Warsawa yang diikuti Negara-negara blok sosialis (Uni soviet) untuk menga-dakan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial dan pertahanan
113 Pactum Unionis perjanjian antar individu untuk membentuk suatu kesatuan individu yang disebut masyarakat atau negara
114 Pactum subjectionis perjanjian yang dilakukan setelah terjadinya pactum unionis yaitu antara masyarakat dan penguasa
115 Padjajaran nama suatu kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat yang terletak di Bogor. Rajanya yang terkenal yaitu Prabu Siliwangi, nama Siliwangi akhirnya diabadikan menjadi nama Kodam (Kodam Siliwangi) di Jawa Barat dan nama Padjajaran sendiri diabadikan untuk menjadi nama sebuah universitas (Unpad)
116 Pahlawan revolusi para jenderal yang gugur atau terbunuh ketika pemberontakan PKI pada tahun 1965. Diantara jenderal yang terbunuh yaitu Ahmad Yani, Soeprapto, M.T. Haryono, Piere Tendean, S.Parman
117 Pahreh raja pamong praja
118 Pakta Warsawa suatu perjanjian mengenai persekutuan pertahanan Negara-negara di Eropa Tengah
119 Pakta nato suatu perjanjian mengenai persekutuan pertahanan Negara- negara di Atlantik Utara
120 Pamongpraja pegawai negeri yang mengurus ke-pentingan Negara dan rakyat
121 Pan Germania sebuah gerakan yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa-bangsa Jerman
122 Pan Islamisme gerakan politik negara-negara Islam untuk mem-persatukan kaum muslimin sedunia dan mewujudkan suatu keja-yaan Islam dan kaum muslimin
123 Pan slavisme sebuah gerakan untuk mempersatukan bangsa-bangsa Slavia dan bertekad untuk menjunjung tinggi kebudayaan Slavia di bawah pimpinan Rusia
124 Panca Praja teori pemisahan kekuasaan dari Lemaire yang membagi kekuasan dalam lima lembaga yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian dan kekuasaan mewujudkan kesejahteraan
125 Panca azimat revolusi lima ajimat revolusi yang dikenalkan Bung Karno yang terdiri dari; 1. nasakom (nasional, agama dan komunis) dilakukan Bung Karno tahun 1926 2. Pancasila, digali tahun 1945 3. Manipol Usdek diciptakan tahun 1959 4. Trisakti Tayip tahun 1964 5. Berdikari tahun 1965
126 Pandito ratu istilah bagi sebutan raja-raja Jawa sebagai pemimpin Negara dan politik sekaligus pemimpin agama. Raja yang mampu mem-pertahankan kekuasaan secara terus menerus berdasarkan kemampuan mengendalikan struktur realitas dan kekuasaan masyarakat
127 Pangreh raja penguasa lokal pada masa pemerintahan penjajahan Belanda untuk menangani daerah jajahan
128 Panitia Sembilan panitia yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar (konstitusi) oleh sidang PPKI, panitia sebagai bentuk kompromi antara golongan Islam dan golongan nasional terkait dengan hubungan agama dan Negara. Panitia kecil ini berjumlah 9 tokoh yang terdiri dari: Ir. Soekarno, K.H. Wachid Hasyim, Mr. AA Maramis, Prof. Muh Yamin, Ahmad Subardjo, Abdul Kahar Mujakir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Drs Moh Hatta. Hasil dari panitia sembilan adalah dikenal dengan nama piagam Jakarta atau Jakarta Charter
129 Panmus 1. Panitia Perumus, suatu panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan hasil kegiatan seperti sidang atau rapat partai 2. Panitia Musyawarah
130 Pansus RUU panitia khusus. Sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang dipilih atau ditunjuk untuk secara khusus menggodok dan menyusun rancangan undang-undang.
131 Pansus Panitia khusus, sebuah panitia dibentuk guna mendalami dan membahas suatu masalah, setelah masalah tersebut selesai, maka Pansus dibubarkan. Jadi, sifat pansus hanyalah sementara. Sebagai contoh adalah Pansus Bulog-gate
132 Panwasda Panitia Pengawas Daerah, sebuah panitia yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten )
133 Panwaspus Panitia Pengawas Pusat, sebuah panitia yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di tingkat pusat atau bersifat nasional
134 Parindra Partai Indonesia Raya, didirikan pada tahun 1935 oleh dr. Sutomo sebagai gabungan dari Budi Utomo dan PBI (partai bangsa Indonesia). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia raya dengan taktik perjuangan kooperatif (bekerjasama) dengan pemerintah Belanda
135 Parkindo Partai Kristen Indonesia. Partai yang didirikan pada tanggal 18 Nofember 1945 berasaskan Kristen dengan tujuan mengusahakan dan memelihara keadilan serta turut memperjuangkan terlaksananya per-saudaraan bangsa sedunia
136 Parmusi Partai Muslimin Indonesia. Partai yang didirikan pada tahun 1968 diprakarsai oleh 9 ormas Islam diantaranya Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathan, Matlaul Anwar, Sarekat Nelayan, PUI dan sebagian besar pen-dukung atau anggotanya exs Masyumi. Melalui Parmusi diharapkan dapat ditampung aspirasi umat Islam yang belum terwadahi dalam partai yang telah ada. Pada akhirnya Parmusi bergabung dalam PPP pada tahun 1973 setelah adanya kebijakan penyederhanaan partai politik
137 Parpindo Partai persatuan Indonesia. Partai yang menganut asas koperasi, bekerjasama dengan pemerintah Belanda dan berusaha mencapai kemajuan bagi masyarakat dan negara yang sesuai keinginan rakyat dipimpin oleh Muhammad yamin
138 Partai Islam partai yang berasaskan Islam, dipimpin oleh tokoh umat Islam dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur
139 Partai doktriner partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai pen-jabaran dari ideologinya
140 Partai ekslusif partai tertutup. Partai yang berideologikan kea-gamaan atau kesukuan sehingga pengurus atau anggotanya merupakan orang-orang yang sehaluan, seagama atau seideologi. Contohnya partai Islam, beranggotakan sebagian besar orang Islam, Partai Kristen yang beranggotakan sebagian besar orang Kristen
141 Partai ideologi partai yang visi, karakter serta pribadi politisinya berdasarkan suatu ideologi yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan politik, masyarakat dan Negara. Pandangan hidup partai digariskan lewat kebijaksanaan pimpinan yang berpedoman pada disiplin partai yang cukup kuat dan mengikat
142 Partai inklusif partai terbuka. Partai yang berideologikan kebang-saan (nasional). Pengurus dan anggotanya lintas agama, suku, ras, golongan dan daerah. Contohnya Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP
143 Partai kepentingan partai yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu seperti kepentingan petani, buruh, etnis, agama, lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan
144 Partai lindungan partai yang organisasinya lemah dan kurang memiliki kedisiplinan. Tujuan partai ini biasanya hanya memenangkan pemilu sehingga kegiatan partai baru terlihat ketika akan pemilu
145 Partai lokal partai yang hanya ada dan berkem-bang di suatu wilayah atau daerah tertentu, tidak dalam lingkup nasional. Keberadaan partai lokal ini disebabkan karena adanya sejarah, kekhu-susan wilayah atau kebi-jakan politik sendiri. Wacana partai lokal yang digulirkan oleh mantan aktivis GAM di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam terus mengemuka dan nampaknya pemerintah akan mengakomodasinya
146 Partai pragmatis jenis partai yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terkait secara kaku dengan doktrin atau suatu ideologi tertentu. Pe-nampilan partai ini dipengaruhi oleh program yang disusun oleh pemimpin utamanya. Partai ini muncul dalam sistem dwi partai yang bersaing secara stabil. Contohnya: Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat
147 Partai zanus partai yang bermuka dua, di satu sisi terlibat dalam peme-rintahan, tetapi di sisi lain ikut mengkritik atau beroposisi terhadap kebijakan pemerintah
148 Partisan politik pengikut atau pendukung partai politik
149 Partisipasi aktif suatu partisipasi yang berusaha untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif pada kebijakan yang berlainan, me-ngajukan kritikan dan perbaikan untuk meluruskan serta memilih pemimpin yang dipercaya
150 Partisipasi politik kegiatan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelak-sanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan
151 Partner politik kawan atau pasangan dalam perjuangan politik
152 Party identity identitas partai, merupakan ciri atau identitas yang membedakan antara satu partai dengan partai lainnya. Identitas yang dimaksud misalnya tentang lambang partai atau ideologi yang dianut. Lambang PPP misalnya gambar kakbah sebagai identitas Islam dengan ideologinya Islam, lambang PDIP berupa kepala banteng dengan ideologinya nasionalis
153 Pasangan Capres dan Cawapres peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah disahkan oleh KPU
154 Pasangan bakal calon Kepala Daerah bakal calon Kepala Daerah/Wakil yang dipilih dan ditetapkan partai melalui penya-ringan sebagai pasangan bakal calon atas persetujuan yang ber-sangkutan
155 Pasangan calon pasangan bakal calon Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi pasangan calon Kepala Daerah/Wakil oleh pimpinan DPRD dan fraksi melalui proses seleksi mengenai visi, misi dan rencana program atau kebijakan
156 Patrimonial jabatan dan susunan birokrasi yang didasarkan pada hu-bungan personal atau pribadi
157 Patronage politic suatu mekanisme penentuan jabatan yang didasari karena adanya patron atau hubungan politik tertentu bukan ber-dasarkan kemampuan, keahlian atau seleksi
158 Pattimura pahlawan dari Maluku (1782-1817)
159 Pawai politik iring-iringan atau arak-arakan orang dan kendaraan untuk menyampaikan pendapat atau kampanye
160 Payung demokrasi sebuah teori yang meng-gambarkan demokrasi laksana payung, ketika knop demokrasi dibuka maka prinsip-prinsip demokrasi akan mengembang. Hal ini terjadi apabila keadaan memungkinkan yaitu adanya keamanan dan ketertiban yang ter-pelihara, perekonomian yang membaik dan pendidikan masyarakat yang telah baik dan diperhatikan
161 Pekerja kampanye orang atau kelompok mas-yarakat yang terlibat dalam kegiatan kampanye, baik sebagai team sukses calon maupun panitia kampanye
162 Pembangunan politik usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan kehidupan politik bangsa Indonesia
163 Pembohongan publik upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tidak benar atau berusaha menutupi karena ada maksud dan tujuan tertentu. Menteri Keuangan dinilai oleh sebagian anggota DPR telah melakukan pembohongan publik karena tidak transparan mengenai masalah anggaran keuangan Negara
164 Pembukaan UUD 1945 perwujudan jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, menganndung cita-cita luhur dari proklamasi dan menurut Pancasila sebagai dasar negara
165 Pembusukan partai perbuatan yang dilakukan untuk menjelekkan atau menghancurkan nama baik partai. Pembusukan partai biasanya dilakukan oleh orang dalam (pihak internal partai sendiri)
166 Pembusukan politik perbuatan yang dilakukan untuk mengotori atau mengeruhkan per-masalahan politik
167 Pemilih pemilu penduduk yang sekurang-kurangnya berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di suatu daerah pemilihan
168 Pemilih rasional pemilih yang memperhatikan kalkulasi untung rugi dan pertimbangan sejauhmana pilihannya akan ikut mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan yang didasari pengetahuan dan kesadaran politik
169 Pemilu 1955 pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang berlangsung sangat demokratis, jujur dan tertib. Diadakan untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembuat UUD). Pemilu ini diikuti oleh banyak partai politik dan menghasilkan empat partai terbesar yaitu: PNI mendapat 57 kursi (22,3 %), Partai Masyumi sebanyak 57 kursi (20,9 %), Partai NU sebanyak 45 kursi (18,4 %) dan PKI sebanyak 32 kursi (15,4 %)
170 Pemilu 1971 pemilu pertama pada masa orde baru, diikuti oleh 9 partai politik dan satu golongan karya. Pemilu ini mem-perebutkan 360 kursi DPR, dengan hasilnya Golkar sebagai pendatang batu meraih suara signifikan yaitu sebanyak 62,8 %, disusul oleh Partai NU (18 %), PNI (6,93 %), Parmusi (5, 36%), PSII (2,39 % ), Parkindo (1, 34 % ), Partai Katholik (1,10 %), Murba (0,09 %), Perti (0,70 %) & IPKI (0,62 %)
171 Pemilu 1977 pemilu kedua yang diselenggarakan orde baru, diikuti oleh dua buah partai politik yaitu PPP dan PDI dan satu golongan karya setelah diterapkan penyederhanaan jumlah partai politik. Hasil pemilu ini menunjukkan bahwa PPP meraih 99 kursi DPR, Golkar meraih 232 kursi dan PDI hanya 29 kursi
172 Pemilu 1982 pemilu ketiga yang diselenggarakan orde baru, diikuti oleh dua buah partai politik yaitu PPP dan PDI dan satu golongan karya. Hasil pemilu menunjukkan bahwa PPP meraih 94 kursi DPR, Golkar meraih 242 kursi dan PDI hanya 24 kursi
173 Pemilu 1987 pemilu keempat yang diselenggarakan orde baru dengan penerapan asas tunggal, diikuti oleh dua buah partai politik yaitu PPP dan PDI dan satu golongan karya. Hasil pemilu menunjukkan bahwa PPP meraih 61 kursi DPR, Golkar meraih 299 kursi dan PDI hanya 40 kursi
174 Pemilu 1992 pemilu kelima yang diselenggarakan pada masa orde baru, diikuti oleh dua buah partai politik yaitu PPP dan PDI dan satu golongan karya. Hasil pemilu menunjukkan bahwa PPP meraih suara 12,4 %, Golkar sebagai partai pemerintah meraih 56,4 % dan PDI hanya 11,2 %
175 Pemilu 1997 pemilu terakhir yang diselenggarakan pada masa orde baru, diikuti oleh dua buah partai politik yaitu PPP dan PDI dan satu golongan karya. Hasil pemilu menunjukkan bahwa PPP meraih 89 kursi, Golkar sebagai partai pemerintah meraih 325 kursi dan PDI hanya 11 kursi
176 Pemilu 1999 pemilu pertama di era refomasi ini dinilai berbagai kalangan cukup demokratis, luber dan jurdil. Dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 buah partai politik. Pemilu ini menghasilkan 7 partai besar pemenang pemilu yang terdiri dari PDIP (154 kursi), Partai Golkar (120 kursi), PPP (59 kursi), PKB (51 kursi), PAN (35 kursi), PBB (12 kursi) dan Partai Keadilan (7 kursi)
177 Pemilu 2004 pemilu kedua yang dilaksanakan di era refomasi ini dilaksanakan pada tahun 2004 yang diikuti oleh 24 buah partai politik. Hasil dari pemilu ini menghasilkan 7 partai besar pemenang pemilu yang terdiri dari Golkar (128 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), PD (57 kursi), PKB (53 kursi), PAN (52 kursi) dan PK Sejahtera (45 kursi)
178 Pemilu Pemilihan Umum, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota serta para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, MPR, DPD, DPRD I dan DPRD II. Secara umum fungsi pemilu adalah 1. sebagai mekanisme untuk me-nyeleksi para pemimpin daam pemerintahan 2. mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga DPR/MPR 3. sarana menggalang dukungan rakyat pada Negara dan pemerintah dengan cara ikut dalam proses politik
179 Pemuka partai pemimpin partai, maksudnya tokoh yang memegang kepe-mimpinan partai
180 Pendidikan politik salah satu fungsi partai untuk berusaha meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran politk masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik
181 Pengendalian konflik fungsi partai untuk me-ngendalikan konflik melalui cara berdialog dengan fihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik kemudian membawa permasalahan ke dalam pembahasan DPR untuk mencari penyelesaian keputusan
182 Penyelenggara Negara pejabat negara yang menjalankan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
183 Penyelenggara negara bersih penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan perbuatan tercela lainnya
184 People power penggulingan kekuasaan Presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyim-pangan. People power pernah terjadi di Philipina dengan jatuhnya presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1986
185 Pepera Penentuan Pendapat Rakyat, suatu jajak pendapat yang dilaksanakan di Irian Barat untuk memberi kesempatan kepada rakyat Irian Barat apakah tetap memilih Negara RI atau memisahkan diri
186 Peralihan kewenangan paksaan jabatan dan kewenangan dialihkan kepada orang atau kelompok lain dengan cara kekerasan dan paksaan seperti kudeta, revolusi, people power, ancaman kekerasan. Pengalihan kewenangan model ini terjadi dalam pemerintahan yang belum stabil sistem politiknya
187 Peralihan kewenangan pemilihan jabatan dan kewenangan dialihkan kepada orang lain berdasarkan pemilihan yang dilakukan secara langsung dan demokratis melalui badan perwakilan rakyat atau pemilihan langsung rakyat. Pengalihan kewenangan model ini terjadi dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi
188 Peralihan kewenangan turun-temurun jabatan dan kewenangan dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan sebelumnya. Pengalihan kewenangan model ini terjadi dalam peme-rintahan yang berbentuk kerajaan atau kesultanan
189 Peralihan kewenangan pengalihan jabatan dan kewenangan dari satu orang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain yang dilakukan secara turun temurun, pemilihan atau paksaan
190 Perang Dipenogoro peperangan yang dipimpin oleh Pangeran Dipenogoro terjadi di wilayah kesultanan Yogyakarta yang meliputi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur
191 Perang bunga mawar suatu perebutan kekuasaan antara House of York dan House of Lancaster yang sangat melemahkan golongan bangsawan Inggris
192 Perang dunia I perjuangan kekuatan bersenjata dunia tahun 1914-1918 yang melibatkan dua blok kekuatan negara eropa yaitu blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria dan Hongaria melawan blok sekutu yang terdiri atas Inggris, Perancis dan Rusia. Penyebab umum perang dunia I diantaranya ; 1) persaingan antara negara di bidang ekonomi dan politik 2) perkembangan paham nasionalisme 3) munculnya aliansi (persekutuan) negara-negara 4) perlombaan senjata. Adapun yang menjadi sebab khusus yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria Frans Ferdinand dan istrinya oleh tentara Serbia pada tahun 1914. Akibat perang dunia I terjadinya krisis ekonomi di seluruh dunia
193 Perang dunia II perjuangan kekuatan bersenjata dunia yang berlangsung antara tahun 1939-1945 sebagai kelanjutan perang dunia I. Melibatkan blok Sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania dan Finlandia melawan blok sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Polandia, Perancis, China dan negara kecil. Penyebab perang dunia II: 1. keinginan Jerman membalas kekalahan pada perang dunia I 2. adanya politik aliansi (mencari kawan) yang menim-bulkan blok-blok antar Negara 3. perlombaan senjata 4. timbulnya paham yang saling bertentangan 5. adanya perluasan wilayah dan 6. LBB tidak berperan dengan baik dalam upaya mendamaikan dunia
194 Perang koalisi perang gabungan Negara-negara eropa melawan Perancis
195 Perang paderi awalnya merupakan perang saudara antara kaum paderi dan kaum adat, akan tetapi akhirnya berlangsung peperangan antara kaum paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dibantu kaum adat melawan penjajah Belanda
196 Perang psikologi perang dengan cara menggunakan pro-paganda yang terencana, dibantu dan dilengkapi dengan sarana atau media lainnya yang diperlukan untuk mempengaruhi jalan pikiran, pendapat (opini), emosi dan perilaku kelompok masyarakat bangsa
197 Perang salib perang untuk mempertahankan atau membela agama bagi penganut Kristen. Perang salib pernah terjadi antara umat Kristen dan umat Islam, berlangsung dari tahun 1070-1291. penyebab terjadinya perang salib yaitu: 1. bangsa eropa ingin membantu spanyol untuk merebut wilayah yang dikuasi oleh Islam 2.semangat bangsa eropa berhasil dibangkitkan untuk merebut kembali kota suci Yerussalem 3. Paus ingin mem-persatukan gereja katholik di bawah Roma
198 Perang suci perang yang bertujuan suci seperti untuk mempertahankan keyakinan agama
199 Perang tujuh tahun perang antara Inggris dan Perancis dari tahun 1756-1763. Penyebabnya adalah Inggris yang menguasai daerah sepanjang pantai timur Amerika Utara ingin menguasai seluruh Amerika Utara termasuk pedalaman yang ada di sebelah barat daerah yan gdikuasai Prancis. Tokoh yang terkenal dalam perang ini adalah George Washington
200 Perang umum persengketaan bersifat antar dua Negara adikuasa secara langsung yang melibatkan negara sekutunya, akibat perang ini sangat membahayakan dan dapat mengakibatkan kehancuran kelangsungan hidup manusia
201 Perang urat syaraf perang yang dilancarkan dengan propaganda dan pernyataan-pernyataan yang berusaha men-jatuhkan pihak lawan
202 Perhelatan politik peristiwa atau kegiatan politik yang penting dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Misalnya: Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Politik, pemilihan Presiden secara langsung
203 Perhimpunan Indonesia organisasi yang didirikan oleh para mahasiswa yang sedang belajar di negeri Belanda pada tahun 1908, semula bernama Indische Vereeniging yang bertujuan mengurusi kepentingan orang Indonsia yang ada di Belanda. Pada tahun 1922 diganti menjadi Indonesische Vereeniging dan pada tahun 1924 menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokohnya adalah R. sastrokartoo, R. Husein Joyodinigrat dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka dengan dasar perjuangan berdikari dan tidak meminta-minta
204 Perilaku politik sebuah perilaku atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan proses politik yakni proses dalam pembuatan, pelaksanan dan penegakan keputusan politik
205 Peristiwa Rengasdengklok suatu peistiwa penculikan tokoh pejuang kemerdekaan yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta oleh kelompok pejuang muda ke sebuah kota kecil di Karawang Jabar, dengan maksud agar kedua pemimpin tersebut tidak dipengaruhi oleh Jepang dan mereka meminta kepada Soekarno Hatta untuk segera memproklamasikan ke-merdekaan karena khawatir sekutu akan mengambil alih kekua-saan yang kosong yang ditinggalkan oleh Jepang
206 Perjuangan politik suatu upaya atau perjuangan yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan sebagai alat untuk mempengaruhi tindakan, pikiran orang lain atau masyarakat serta mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik
207 Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam dalam keadaan memaksa, mendesak atau darurat sehingga perlu payung hukum untuk mengatasinya. Contohnya perpu tentang terorisme
208 Persaingan internal persaingan yang terjadi antara orang dalam, baik untuk merebut pengaruh, kekuasaan atau jabatan tertentu. Biasanya terdapat dalam organisasi baik organisasi politik maupun sosial (kemasyarakatan). Persaingan internal calon Ketua Umum PPP pada 2007 mendatang diprediksikan bakal ketat
209 Persatuan muslim organisasi pecahan dari partai kongres India, yang dipimpin oleh tokoh India yang beragama Islam seperti Bal Gangardhar Tiak, Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan yang pada akhirnya organisasi ini sebagai pelopor berdirinya Negara Pakistan
210 Personal authoritas salah satu yang menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan Soeharto yang berhasil memimpin Negara selama 32 tahun yaitu Soeharto sebagai: 1. pengemban Supersemar 2. sosok yang murah senyum 3. tokoh antikomunis 4. man- dataris MPR 5. panglima tertinggi ABRI dan 6. bapak pembangunan Indonesia
211 Personal right hak pribadi yang dimiliki setiap manusia. Hak ini meliputi hak kemerdekaan, hak bersikap, hak bertindak dan hak berpendapat
212 Pesta demokrasi istilah untuk pemilihan umum. Dikatakan pesta demok-rasi karena pemilihan umum pada hakikatnya suatu bukti dan perwujudan dari negara demokrasi yang diikuti oleh seluruh rakyat sehingga boleh dikata rakyat terlibat seluruhnya seperti sebuah pesta atau perayaan besar
213 Petisi 50 pernyataan keprihatinan yang ditandatangani oleh 50 orang tokoh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1980 berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Soeharto. Diantara tokoh tersebut diantaranya A.H. Nasution, Ali Sadikin, A.M. Fatwa
214 Philosofische grondslag dasar falsafah negara
215 Piagam madinah sebuah piagam yang berisi perjanjian antara kaum muslimin Muhajirin dan Anshar dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani yang menjadi penduduk Madinah. Piagam ini dikatakan sebagai konstitusi modern tertulis yang pertama di dunia yang mem-perkenalkan adanya kebebasan beragama, menciptakan kehidupan persaudaraan, per-damaian dan saling menghargai serta adanya peraturan. Sebuah do-kumen politik yang memberikan model dasar bagi hubungan antara Islam dan politik dan antara Islam dengan Negara
216 Pidato politik pidato yang disampaikan oleh tokoh politik atau pemimpin partai dalam suatu kampanye atau pertemuan politik
217 Pilkadal Pemilihan Kepala Daerah Langsung, sebuah proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati atau Wali kota yang dipilih oleh rakyat secara langsung, diselenggarakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)
218 Pilpres pemilihan Presiden/Wakil Presiden, sarana pelaksanaan ke-daulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan oleh KPU
219 Pimpinan DPD seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam suatu sidang paripurna DPD. Tugas pimpinan DPD yaitu memimpin sidang, menyusun rencana kerja, menjadi juru bicara konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga Negara lainnya
220 Pimpinan DPR ketua dan tiga wakil ketua yang dipilih oleh anggota DPR dalam sidang paripurna yang bersifat kolektif, dalam kinerjanya selalu mencerminkan keber-samaan sebagai satu kesatuan pimpinan
221 Pimpinan Majelis (MPR) suatu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri dari seorang ketua dan 3 wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota majelis dalam rapat paripurna
222 Pimpinan partai orang yang diberi tugas atau kepercayaan untuk memimpin, mengelola dan mengendalikan partai yang biasanya dipilih dalam Muktamar, Muswarah Nasional, atau Kongres partai, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
223 Pjs pejabat sementara, seseorang yang diberi tugas menjalankan tugas yang bersifat sementara karena belum adanya pejabat tetap. Pjs biasanya diambil dari orang dalam. Untuk mengisi keko-songan Kepala Desa Talaga, Camat Cugenang menetapkan Pjs, yang sebelumnya sebagai Sekretaris Desa
224 Platform partai program yang dimiliki atau ditawarkan partai kepada rakyat. Salah satu pertimbangan dalam memilih partai adalah harus melihat dulu platformnya, baik atau tidak, selain melihat para pengurusnya
225 Plh Pelaksana Harian, seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas harian karena pimpinan sedang berhalangan
226 Poksi Kelompok Fraksi, suatu pengelompokan anggota DPR berdasarkan fraksinya
227 Polarisasi kepentingan terjadinya pertentangan kepentingan
228 Polarisasi politik terjadinya pertentangan masalah politik
229 Polemik politik perdebatan masalah politik melalui tulisan di surat kabar atau majalah
230 Policy executing Negara menetapkan cara untuk mencapai tujuan
231 Policy making Negara menetapkan tujuan yang ingin dicapai
232 Polisi Pamong Praja perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pe-merintah khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang pemerintah umum
233 Politeke Episteme ilmu politik
234 Politeke Techne kemahiran dalam bidang pe-merintahan atau kenegaraan
235 Political Decay pembusukan politik
236 Political Engagemen istilah untuk TNI yang menunjukkan keterlibatan dalam kancah politik praktis. TNI sebenarnya diharapkan netral atau tidak berpihak pada kekuatan politik manapun kecuali kepentingan rakyat dan Negara. Politik TNI adalah politik Negara
237 Political Player para pemain atau pelaku politik praktis yang secara sadar berorientasi pada upaya merebut dan mem-pertahankan kekuasaan. Yang termasuk dalam political player diantaranya ketua partai dan pengurusnya, anggota DPR dan politisi
238 Political Right hak politik yang dimiliki setiap orang, meliputi hak berpolitik, hak melakukan demonstrasi, hak berpartai
239 Political corruption penggunaan kekuasaan pemerintahan yang tidak sah dan tidak etis, untuk keuntungan pribadi dan kepentingan politik. Korupsi seperti ini untuk mendapatkan materi sekaligus kekuasaan. Bupati yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada harus diawasi jangan sampai melakukan political corruption
240 Political trick sebuah tipuan politik
241 Political will adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Presiden SBY nampaknya memiliki political will yang kuat untuk segera menuntaskan kasus korupsi di berbagai bidang, hal ini ditandai dengan adanya evaluasi rutin pada KPK, Timtas Tipikor dan Kejaksaan Agung walaupun hasilnya belum memuaskan
242 Politicking kegiatan politik, segala kegiatan yang langsung atau tidak langsung ditujukan kepada usaha mencapai kekuasaan pemerintah Negara oleh suatu individu atau golongan tertentu
243 Politicos kewarganegaraan
244 Politik Carrots and Sticks sebuah kebijakan politik yang diterapkan oleh Soeharto, di mana orang-orang yang mendukung dia diberi hadiah berupa kedudukan dan jabatan politik, sedangkan orang-orang yang menentang (bersikap oposisi) dihabisi dan disingkirkan dari panggung politik secara refresif. Contohnya tokoh petisi 50 yang memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintahan Soeharto akhirnya dicekal dan dimusuhi
245 Politik Etis politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia meliputi tiga hal yaitu edukasi (bidang pendidikan), irigasi (bidang pengairan atau pertanian) dan trans-migrasi (perpindahan penduduk). Pada pelak-sanaannya politik etis mengalami penyim-pangan dengan ditujukan hanya untuk kepentingan Belanda sendiri
246 Politik Lebensraum politik yang dijalankan oleh Adolf Hitler dengan cara mencari daerah ruang hidup yang lebih luas untuk dikuasai
247 Politik adigang-adigung politik kekuasaan yang dijalankan secara arogan dan sewenang-wenang, bersikap sombong dan anti kritik. Istilah ini ditujukan kepada Soeharto, penguasa orde baru selama 32 tahun
248 Politik aklamasi upaya politik untuk memilih pimpinan partai dalam suatu Muktamar/Munas atau Kongres yang dilakukan secara aklamasi (dipilih semua anggota) dan sebelumnya telah dipersiapkan, karena figurnya dianggap sebagai orang yang sangat berjasa, berharga dan memiliki pengaruh yang besar. Fenomena dari politik aklamasi sesungguhnya mencederai demokrasi karena akan menutup kesempatan kepada yang lain untuk maju. Praktek politik aklamasi pernah dilakukan oleh PDIP (memilih Mega), PAN (memilih Amin Rais jadi Ketua MPP), PBR (memilih Zainuddin MZ) serta PKB (memilih Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro)
249 Politik aliansi politik mencari kawan negara setelah terjadi perang dunia II yang akhirnya memuculkan blok-blok
250 Politik aliran partai politik yang melakukan mobilisasi massa dengan membentuk sejumlah organisasi onderbouw untuk menghadapi pemilu. Partai diibaratkan seperti sungai besar, di mana air mengalir dari anak-anak sungai baik besar atau kecil. Aliran merupakan perwujudan dari pembentukan dukungan melalui mobilisasi massa
251 Politik apartheid apartheid berarti penyendirian atau pemisahan. Sebuah kebijakan politik yang pernah diterapkan di Afrika Selatan yang mendiskriminasikan /membedakan warna kulit, di mana orang yang berkulit putih (Belanda) mendapat keistimewaan dan berhak menentukan dalam pemerintahan Negara sedangkan penduduk warna kulit hitam (asli) dianaktirikan dan tidak boleh ikut memimpin Negara
252 Politik asosiasi sebuah penyimpangan dari politik etis yang dilakukan oleh Belanda, karena pada prakteknya politik etis dijalankan hanya demi kepentingan Belanda sendiri
253 Politik berdikari kebijakan politik ekonomi Bung Karno yang tidak mau mengandalkan pada bantuan/pinjaman negara lain tetapi berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri
254 Politik bermuka dua politik yang berupa siasat dengan memperlihatkan sifat tidak jujur karena ingin mendapat keuntungan dari dua belah pihak yang sedang bersengketa. Siasat politik ini ditujukan untuk meraih simpati dari kedua belah pihak sekaligus mendapat keuntungan dari keduanya
255 Politik birokratik kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan nasional hampir se-luruhnya dipegang dan dikendalikan oleh pegawai negeri khususnya perwira dan birokrat tingkat tinggi serta para teknokrat. Politik model ini pernah dijalankan orde baru
256 Politik diskriminatif kebijakan politik pe-merintah yang dijalankan dengan melakukan diskriminasi atau pembedaan perlakuan pada partai politik tertentu atau kekuatan lain di luar pemerintah yang bertujuan untuk membatasi atau meng-hancurkan partai tersebut
257 Politik dumping suatu kebijakan politik yang dilakukan dengan cara menjual barang di dalam negeri secara mahal sedangkan penjualan di luar negeri sangat murah, bertujuan untuk dapat menguasasi pasar dan mendapat keuntungan
258 Politik gelang karet suatu kebijakan politik yang diterapkan orde baru dengan cara mengatur dan mengendalikan komunikasi politik, yang diibaratkan seperti gelang karet, diperlonggar ketika situasi politik cukup stabil kemudian diperketat pada saat kestabilan politik ter-ganggu. Kemudian diperlonggar lagi setelah krisis politik berlalu. Mengkerut pada waktu krisis politik dan melonggar bila krisis politik mereda. Sebuah siasat politik tarik ulur untuk mempertahankan kekuasaan
259 Politik isolasi politik menutup diri yang pernah diterapkan oleh Jepang untuk menolak pengaruh asing, agama asing dan menyatakan wilayah Jepang tertutup bagi orang asing serta orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri
260 Politik mercusuar politik yang dijalankan pada masa Soekarno yang lebih mementingkan keme-gahan dan kehebatan Indonesia yang ditun-jukkan kepada dunia luar negeri atau dunia internasional. Contohnya pembangunan Gelora Senayan yang menelan biaya yang sangat mahal
261 Politik ngemong prajane menjaga kehormatan pimpinan/Presiden. Para pembantu pemimpin/ Presiden harus selalu menjaga nama baik dan kehormatan Presiden atau pemimpinnya serta tidak melakukan tindakan yang bisa merusak nama baik pimpinan atau Presiden. Para pembantu Presiden misalnya para Menteri, Sekretaris Kabinet atau Juru Bicara Kepresidenan. Berdasarkan pandangan pengamat politik, apa yang dilakukan oleh Sudi Silalahi sebagai Sekretaris Kabinet dengan membuat katebelece tidak ngemong prajane Presiden SBY
262 Politik praktis semua kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mem-pertahankan kekuasaan politik. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Ed menyampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak terlibat dalam politik praktis karena tugas utama mereka adalah belajar
263 Politik rasial suatu kebijakan politik yang membeda-bedakan ras warganya dalam suatu Negara. Politik rasial pernah terjadi di Afrika Selatan dengan sebutan apartheid
264 Politik tebang pilih sebuah kebijakan politik dalam mengungkap kasus korupsi secara pilih-pilih artinya tidak semua kasus diungkap, tetapi sesuai keinginan atau berdasarkan pertim-bangan kepentingan penguasa. Megawati menilai bahwa pemerintahan SBY me-nerapkan politik tebang pilih dalam menangani kasus korupsi
265 Politik ulur waktu suatu siasat politik untuk mengulur-ulur waktu agar diperoleh ke-sempatan yang baik untuk mencapai targetan tertentu
266 Politisasi agama upaya untuk menjadikan agama sebagai alat untuk meraih tujuan politik. Para pengamat politik menyerukan agar dalam menghadapi kampanye 2009, para politisi tidak melakukan politisasi agama
267 Politisasi birokrasi upaya untuk menjadikan lem-baga birokrasi sebagai alat kepentingan politik
268 Politisi/politikus orang yang terjun dan aktif dalam dunia politik praktis atau sebagai pemain politik yang bertujuan untuk merebut dan mem-pertahankan kekuasaan politik
269 Polity bentuk pemerintahan, di mana seluruh warga Negara terlibat dalam pengaturan Negara yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum
270 Popular vote jumlah suara
271 Poros Berlin-Roma-Tokyo persekutuan militer antara Negara Jerman, Italia dan Jepang dalam perang dunia II untuk melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya
272 Poros tengah sebuah kekuatan politik yang terdiri dari partai Islam dan tokoh umat Islam serta partai yang me-nolak Megawati menjadi Presiden dipimpin oleh Amin Rais. Muncul menjelang pemilihan Presiden 1999 yang ingin mengimbangi kekuatan Megawati (PDIP) dan Habibie (Golkar). Pada akhirnya poros tengah berhasil mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden yang ke-4, Amin Rais menjadi Ketua MPR RI. Tokoh dari poros tengah lainnya adalah Hamzah Haz, Nurmahmudi Ismail, Yusril Ihza Mahendra, Deliar Noer, Ahmad Sumargono
273 Portugis Negara di Eropa yang pertama kali tiba di Tanjung Harapan, Kalikut (India) dan akhirnya menjajah Indonesia se-belum kedatangan Belanda
274 Pouvoir reglementaire Presiden mempunyai kekuasaan untuk me-netapkan peraturan pemerintah
275 Power struggle perebutan kekuasaan
276 Powerfull kekuasaan yang penuh
277 Pragmatisme politik sikap dari politisi yang bersifat pragmatis yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial terhormat, kedudukan dan jabatan tinggi serta kemampuan ekonomi. Politik bukan sebagai idealisme untuk memperjuangkan kepen-tingan masyarakat, berpolitik hanya sebagai mata pencaharian bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat. Contoh nyata dari sikap pragmatisme politik adalah mudah ber-pindahnya seorang politisi dari suatu partai ke partai lainnya untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan
278 Premanisme militer kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer sehingga menimbulkan jatuh korban dari masyarakat
279 Pressure group kelompok penekan, sebuah ke-lompok yang ada di masyarakat yang bia-sanya ikut mempe-ngaruhi dalam pengam-bilan kebijakan atau keputusan politik pemerintah. Kelompok ini merupakan bagian dari infrastruktur politik
280 Primordial attachment suatu rasa keterikatan pada golongan atau kelompok tertentu karena pengaruh adat, bahasa, ras, keturunan, ideologi, pandangan politik atau agama yang dianut
281 Primus inter pares yang utama dari sesamanya. Yang menjadi pilimpinan dalam satu kelompok adalah diantara mereka yang paling baik, berwibawa dan dipercaya
282 Privilise suatu hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga karena kedudukan/ jabatannya
283 Progress Report laporan atau hasil kemajuan yang telah dicapai setelah bekerja
284 Proklamasi kemerdekaan RI sebuah pengumuman atau pernyataan resmi tentang kemerdekaan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, puncak perjuangan kemerdekaan dan menjadi titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Ir Soekarno dan Moh Hatta merupakan tokoh yang menan-datangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia
285 Prokontra sebagian setuju dan sebagian yang lain menentang. RUU por-nografi dan pornoaksi yang sedang digodok oleh DPR mendapat tanggapan prokontra cukup besar dari masyarakat
286 Prolegnas Program Legislasi Nasional, sebuah program yang terdapat dalam lembaga perwakilan
287 Propaganda politik penerangan secara benar atau salah yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain agar mengikuti atau menganut paham politik tertentu
288 Propenas Program Pembangunan Nasional, suatu program yang dijalankan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan
289 Property right hak asasi ekonomi yang dimilki setiap orang, meliputi hak berusaha, hak bekerja, hak untuk kaya dan hal menjual atau membeli
290 Prosedural right hak atas tata cara peradilan yang dimiliki setiap orang, meliputi perlakuan yang sama dalam mengikuti proses pengadilan
291 Proses politik suatu interaksi atau saling pengaruh-mempengaruhi diantara lembaga dalam masyarakat yang keseluruhannya meru-pakan struktur politik yang masing-masing melaksanakan fungsi input dan output
292 Provokasi politik upaya menghasut pihak lain tentang masalah politik untuk mencapai tujuan politik
293 Public contestation persaingan untuk memperebutkan suara rakyat
294 Public good kebaikan bersama, sebauh jargon yang sering dimunculkan oleh seseorang, kelompok, partai politik atau pemerintah yang berkuasa dalam kehidupan politik sebagai upaya untuk menjadi alat legitimasi atas semua tindakan dan tuntutan politiknya
295 Public hearing rapat dengar pendapat umum. Rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta baik atas undangan pimpinan DPR maupun permintaan yang bersangkutan
296 Public policy kebijakan pemerintah
297 Public sphere ruang yang cukup untuk masyarakat untuk secara leluasa melakukakan aktivitas sosial dan politik
298 Public orang banyak
299 Publik opini pendapat umum/orang banyak

Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.