Kata Awalan N Menurut Kamus Politik

Ditemukan 83 Kata awalan n menurut Kamus Politik. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 N huruf yang menempati urutan keempat belas
2 nasional bersifat kebangsaan
3 nasionalisasi pengambil-alihan perusahaan milik asing (bekas penjajah) menjadi milik negara. Perusahaan-perusahaan milik Jepang dinasionalisasi oleh Indonesia setelah Jepang mengalami kekalahan
4 nasionalisme paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri sehingga rela berkorban demi kejayaan bangsanya
5 naturalisasi mendapatkan kewarganegaraan dengan jalan memenuhi persyaratan sesuai pe-raturan perundang-undangan yang berlaku
6 Nazi Nazional Sosia- lismus. Partai fasis yang dipimpin oleh Adolf Hittler di Jerman yang menganut paham chauvinisme ekstrim (memandang bangsanya yaitu Aria sebagai bangsa yang paling unggul dan hebat). Selama beberapa tahun partai ini berkuasa di Jerman dan membawa banyak korban, dibawah kepemimpinan Hittler yang sangat diktator
7 naziisme ajaran atau paham dari kaum Nazi yang dibawa oleh Hittler
8 negara -Staat (Jerman dan Belanda), state (Inggris), etat (Prancis) semua berasal dari latin yaitu status (statum) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri atau membuat sendiri. Organisasi dalam suatu wilayah, mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki empat sifat yang khas, yaitu; 1. memaksa, setiap warga Negara harus mentaati semua aturan bila tidak dikenakan sanksi yang memaksa 2. monopoli, Negara berkuasa penuh untuk memerintah, mengatur dan melarang rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. mencakup semua, peraturan Negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali
9 negara boneka suatu negara yang merupakan bentukan dari penjajah Belanda di Indonesia
10 negara federasi negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, di mana Negara-negara bagian itu memiliki kedaulatan kedalam dan tidak mempunyai kedaulatan ke luar
11 negara hukum negara yang pemerintahannya ber-dasarkan undang-undang tidak berdasarkan pada kekuasaan dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan kese-jahteraan masyarakat
12 negara Islam negara yang pemerintahan, peraturan dan kebijakan politik negaranya didasarkan pada hukum Islam yang bersumber pada Al qur'an dan hadits Nabi. Contoh negara yang sering dikatakan sebagai negara Islam diantaranya Arab Saudi dan Pakistan
13 negara kekuasaan ajaran tentang tujuan Negara, di mana Negara dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata agar Negara menjadi besar dan jaya. Pendapat ini didukung oleh Shang Yang dan Machiaveli
14 negara kerajaan Negara yang dipimpin oleh seorang raja yang bersifat turun-temurun
15 negara kesatuan kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah di tangan pemerintah pusat atau negara yang bersusunan tunggal, tidak terdiri atas negara-negara bagian
16 negara kesejahteraan tujuan dari Negara yaitu untuk mewujudkan kese-jahteraan umum, Negara sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang makmur, bahagia dan adil
17 negara persemakmuran Negara yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi bergabung atau bersekutu dengan kerajaan Inggris karena sebelum merdeka merupakan jajahan Inggris
18 negara polisi ajaran tentang tujuan Negara, di mana Negara dibentuk dengan tujuan semata-mata untuk mengatur keamanan dan ketertiban dalam Negara
19 negara protektorat Negara yang berada di bawah pengawasan PBB
20 negara sentral Perserikatan atau gabungan dari beberapa negara yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria dan China dalam perang dunia I
21 negara totaliter negara yang berpaham bahwa segala-galanya harus tunduk pada kepentingan Negara.
22 negarawan orang yang ahli dalam ketatanegaraan atau tokoh politik yang memiliki kebijaksanaan dan taat asas negara. Dr. Hidayat Nurwahid, MA merupakan seorang negarawan sekaligus sebagai sosok ulama
23 negosiasi proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk saling memberi dan menerima (take and give) dalam rangka mencapai ke-sepakatan atau keputusan bersama
24 negosiator orang yang melakukan negosiasi
25 nepotisme Nepos berarti cucu/ponakan, tindakan untuk lebih me-ngutamakan hubungan keluarga atau kerabat dalam memberikan jabatan, posisi atau kedidikan dan pelayanan tanpa memperhatikan kemampuan atau aturan yang berlaku
26 netral tidak memihak.
27 nonaktif sudah tidak menjabat atau menjalankan tugas. Perwira TNI yang menjadi asisten Sudi Silalahi dan terbukti melakukan manipulasi surat Seskab dinonaktifkan dari jabatannya
28 nonblok suatu gerakan atau gabungan dari Negara-negara termasuk Indonesia yang tidak memihak salah satu dari dua blok, yang saat itu begitu berpengaruh dan terjadi perang dingin yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet. Uni Sovyet pada perkembangannya me-ngalami kehancuran. Tokoh yang mem-prakarsai berdirinya gerakan nonblok diantaranya Soekarno (Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Jawar-harlal Nehru dari India
29 nonkooperatif tidak bekerja sama. Biasanya digunakan sebagai strategi dari perjuangan partai politik dengan pihak penjajah. Ada partai yang bekerja sama (kooperatif) dengan penjajah, tetapi ada pula partai yang memilih tidak mau bekerja sama atau disebut nonkooperatif
30 nonmiliter bukan militer. Istilah nonmiliter biasanya digunakan untuk orang/masyarakat sipil sebagai pembeda dengan tentara atau militer
31 nonpemerintah bukan lembaga pemerintah. Sebutan untuk lembaga yang dibentuk, dikelola dan dijalankan oleh masyarakat bukan milik atau bagian dari pemerintah. Contohnya NGO (nongovernmental organization) atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
32 nonpolitik tidak bersifat politik atau tidak berkaitan dengan politik. Istilah untuk organisasi atau lembaga seperti organisasi kemas-yarakatan yang orientasinya di bidang sosial, keagamaan dan budaya yang biasanya disebut sebagai organisasi non politik
33 nonpribumi bukan penduduk asli. Sebutan bagi kelompok masyarakat pendatang di suatu wilayah atau keturunan dari warga Negara lain. Etnis China termasuk non pribumi yang tetap harus mendapat perlindungan, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara
34 normalisasi pemulihan keadaan atau hubungan
35 nota surat peringatan/ keterangan resmi
36 notulen orang yang bertugas untuk mencatat atau mendokumentasikan secara tertulis jalannya suatu rapat atau persidangan termasuk mencatat hasil keputusannya
37 nusantara sebutan bagi seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau baik besar maupun kecil yang berada diantara benua Asia dan benua Australia
38 Nica Nederlansch Indische Civic Administration, pemerintah sipil Hindia belanda yang mem-bonceng pada sekutu atau sebutan untuk tentara Belanda yang ada di Indonesia
39 Nit Negara Indonesia Timur. Sebuah Negara bagian yang dibentuk berdasarkan Konfrensi Denpasar (1946)
40 nahdliyin warga masyarakat yang berafiliasi atau sebagai anggota ormas NU (nahdlatul ulama)
41 nasakom Nasionalisme, agama dan komunis. Konsep untuk mem-persatukan kekuatan politik dan mene-rapkannya dalam kehidupan bangsa Indonesia oleh Soekarno pada tahun 1960 sehingga menjadi kekuatan revolusioner. Namun, keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan karena secara ideologis berbeda dan bertentangan serta banyak tokoh yang menolak terutama dari Masyumi
42 nato North Atlantic Treaty Organization (organisasi pertahanan Negara-negara di Atlantik Utara)
43 nekolim Neo Kolonialisme, penjajahan bentuk baru yaitu penguasaan di bidang politik, ekonomi dan budaya
44 nonsektarian tidak berfaham kesektean atau tidak berdasarkan kelompok agama dan golongan
45 nondiskriminatif tidak bersikap diskriminasi atau tidak membeda-bedakan, semua diperlakukan sama
46 Nippon Jepang. Dai nippon; Jepang raya
47 NII Negara Islam Indonesia, Negara yang diprok-lamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 untuk melepaskan diri dari NKRI dengan berdasarkan agama Islam. Pemicunya adalah ketidaksetujuan terhadap hasil perjanjian Renvile
48 NKK/BKK Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kema-hasiswaan, sebuah pe-nataan organisasi kema-hasiswaan, dengan cara menghapus organisasi kemahasiswaan yang lama berupa Dewan Mahasiswa dan diganti dengan format yang baru. NKK/BKK ini bertujuan untuk membatasi kegiatan politik mahasiswa, bahkan mahasiswa dilarang untuk berpolitik di kampus. Mahasiswa berpandangan bahwa kebijakan ini untuk membungkam kebebasan kampus. Diterapkan pada masa pemerintahan orde baru yakni pada saat Menteri Pendidikan Daoed Joesoef dan dilanjutkan pada masa ke-pemimpinan Nugroho Notosusanto
49 Nahdlatul Ulama (NU) kebangkitan ulama. Ormas Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari, bergerak di bidang sosial keagamaan, budaya dan pendidikan. NU memiliki tujuan mencerdaskan umat Islam dan menegakkan syariat Islam berdasarkan madzhab Imam Syafi'i. Pada tahun 1952 NU terjun dalam politik praktis dengan menjadi partai NU yang berasas Islam. Saat ini NU dikatakan sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang anggo-tanya banyak tersebar di pedesaan dengan basisnya pesantren-pesantren
50 Nahdlatul Wathan Ormas Islam yang berkembang di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok yang dipimpin Abdul Majid
51 Nanpoo Gun komando panglima besar untuk Asia Tenggara
52 Napoleon Bonaparte tokoh politik Perancis yang gagah berani
53 Nasionalis Islam sebutan bagi sekelompok orang yang menganut paham nasionalisme, dengan tetap menginginkan dan memiliki komitmen bahwa Negara dan masyarakat harus diatur berdasarkan Islam. Kelompok ini ber-pandangan bahwa agama semestinya dibawa dan dijadikan dasar dalam kehidupan politik atau urusan kenegaraan karena Islam merupakan agama yang mengatur semua bidang kehidupan termasuk politik dan urusan kenegaraa. Islam merupakan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia
54 Nasionalis sekuler sebutan bagi sekelompok orang yang menganut paham nasionalisme dengan menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara Negara dan agama. Kelompok ini ber-pandangan bahwa agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik atau urusan kenegaraan karena agama merupakan urusan pribadi
55 Naskah akademis naskah yang berisi latar belakang pemikiran serta hasil kajian yang menyertai dibuatnya suatu Rancangan Undang-undang
56 Nawaksara judul pidato dari presiden Soekarno pada Sidang Umum MPRS tanggal 22 Juni 1965 sebagai pertanggung jawaban presiden kepada MPRS. Pidato tersebut tidak memuaskan Ketua MPRS dan diminta untuk dilengkapi terutama berkaitan dengan peristiwa G 30 S PKI dan timbulnya krisis ekonomi serta kemorosotan moral bangsa. Setelah dilengkapi Presiden Soekarno ternyata pidato Nawaksara ditolak oleh MPRS dan sejak itu merupakan awal dari keruntuhan rezim orde lama yang dipimpin Soekarno
57 Nebengeornet kedudukan yang tidak saling tergantung. Contohnya seperti Presiden dan DPR, Presiden tidak bergantung pada DPR dan tidak dapat dijatuhkan, begitu pula DPR tidak bergantung pada Presiden dan tidak bisa dibubarkan
58 Nefo New Emerging Forces, kelompok negara-negara komunis yang bersifat progresif dan revolusioner serta anti kapitalisme atau dikenal dengan blok timur
59 Negara Indonesia sebuah Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pemilu langsung sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berda-sarkan pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia memiliki tujuan; 1. melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. memajukan kesejahteraan umum 3. mencerdaskan kehidupan bangsa 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia
60 Negara Sumatera Timur Negara yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1947 untuk memecah belah wilayah Negara Indonesia. Pemimpinnya Dr. Mansur
61 Negara integralistik teori Negara yang berpan-dangan bahwa Negara bukanlah untuk menjamin kepentingan perseorangan atau golongan tertentu, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral segala golongan, bagian atau anggotanya salingberhubungan
62 Negara jajahan daerah jajahan. Suatu daerah atau negara yang berada dalam penguasaan Negara lain sehingga tidak memiliki kebebasan dan ke-merdekaan untuk menentukan kebijakan sendiri
63 Negara kelas teori Negara, di mana Negara merupakan sebagai alat dari suatu golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) yang lain. Negara kapitalis merupakan alat dari kaum borjuis. Konsep ini dianut oleh kelompok komunis sosialis
64 Negara liberal Negara sebagai alat bagi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan individu dan Negara tidak diper-kenankan ikut campur tangan masalah individu. Negara harus memberikan kebebasan yang penuh kepada individu
65 Negara mandat awalnya merupakan Negara jajahan atau Negara yang kalah dalam Perang Dunia I. Negara mandat ini berada di tangan perlidungan Negara-negara yang menang dalam Perang Dunia I, di bawah pengawasan Dewan Mandat LBB
66 Negara sekutu persekutuan Negara-negara yang terdiri dari Amerika, Inggris dan Rusia dalam perang dunia II untuk melawan Jerman, Jepang dan Italia
67 Negara trustee (perwalian) Negara yang pe-ngurusannya dilakukan oleh beberapa Negara. Muncul pasca Perang Dunia II dengan pengurusannnya di bawah pengawasan PBB
68 Negara uni (union) gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan me-ngakui satu orang sebagai raja atau kepala Ne-garanya
69 Negara uni personil Negara yang terbentuk ber-dasarkan traktat atau konvensi di mana dua negara atau lebih meng-gabungkan diri. Con-tohnya Uni personil Belgia dan Kongo berdasar Kongres Berlin tahun 1885
70 Negosiasi politik perundingan masalah politik
71 Nelson Mandela seorang pemimpin Kongres Nasional Afrika Selatan yang berjuang untuk menghilangkan dis-kriminasi ras (warna kulit) yang melanggar HAM dan sangat merugikan penduduk asli. Setelah melalui per-juangan yang panjang, lama dan berliku perjuangannya berhasil dan Nelson Mandela menjadi Presiden setelah partainya ANC menang dalam pemilu
72 Neoimperialisme bentuk penjajahan baru dari negara maju kepada negara berkembang berupa monopoli ekonomi dan budaya
73 Nepostic corruption adanya perlakuan istimewa yang diberikan kepada kolega (anak, saudara, ponakan, isteri) para pejabat atau memudahkan kepada keluarga dan saudara dalam pelayanan birokrasi pemerintahan
74 Netralitas PNS kebijakan politik yang melarang PNS untuk terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik karena keberadaannya sebagai pelayan masyarakat
75 New order pyramid piramid kekuasaan baru, sebuah konsep yang dikemu-kakan oleh R. William Liddle tentang bentuk bangun model politik orde baru dengan ciri; 1. dominannya kekuasaan Presiden 2. kekuatan militer yang aktip secara politik 3. proses pem-buatan keputusan yang berpusat dalam birokrasi dan pola hubungan masyarakat Negara yang meng-gabungkan sikap kooptasi, responsi dan represi
76 Ngasorake merendahkan atau menghina pihak lawan yang kalah dalam persaingan politik
77 Ngurah Rai pahlawan dari Bali yang melawan Belanda
78 No Taxation without refresentation tidak akan membayar pajak tanpa ada perwakilan di parlemen. Sebuah slogan perjuangan dari rakyat Amerika terhadap penjajah Inggris. Slogan ini dikemukakan oleh Samuel Adams
79 Nomatif demokrasi pemahaman demokrasi sebagai sesuatu yang secara idiil ingin dipraktekkan atau diselenggarakan oleh suatu Negara
80 Nonmendicancy dasar perjuangan dari Perhimpunan Indonesia yang artinya tidak meminta-minta
81 Nonviolence salah satu ajaran Mahatma Gandi yang artinya tidak menyerang dengan jalan kekerasan
82 Nonzero sum conflict konflik menang-menang, suatu konflik dimana fihak-fihak yang terlibat dalam konflik masih memungkinkan untuk mengadakan kompromi dan bekerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut
83 Nota politik keterangan resmi tentang masalah politik

Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.