Kata Awalan M Menurut Kamus Politik

Ditemukan 141 Kata awalan m menurut Kamus Politik. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 M huruf yang menempati urutan ketigabelas
2 ma Mahkamah Agung, sebuah lembaga tinggi negara (yudikatif) yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengawasan tertinggi pada perbuatan pengadilan
3 maharaja raja yang besar dan agung
4 mahatma berjiwa besar
5 majelis dewan atau rapat yang mengemban tugas tertentu mengenai kelembagaan/kenegaraan
6 makar perbuatan untuk menjatuhkan peme-rintahan yang sah
7 maklumat pemberitahuan atau pengumuman
8 maklumat pemerintah suatu pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah
9 maklumat presiden pengumuman yang dikeluarkan oleh presiden
10 makzul raja yang meletakkan jabatan atau turun tahta
11 mandat perintah atau tugas dari atasan untuk melakukan kewenangan tertentu
12 mandataris orang yang diberi mandat/kekuasaan. Presiden merupakan mandataris rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat
13 mangkat meninggalnya seorang raja atau orang yang dimuliakan. Raja Yordania telah mangkat dan digantikan oleh putranya
14 manifesto pernyataan umum dari tokoh politik mengenai maksud, tujuan dan cara perjuangan politik
15 manipol Manifesto politik, sebuah pidato dari presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang akhirnya dijadikan sebagai GBHN berdasarkan ketetapan MPRS
16 manipulasi 1. upaya untuk mempengaruhi perilaku seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak sadar bahwa tingkah lakunya untuk mematuhi keinginan pemegang kekuasaan 2. memalsukan data/ informasi secara tidak benar untuk kepentingan pribadi atau kelompok
17 mantan bekas atau pernah jadi. Mantan Presiden berarti bekas Presiden, contohnya B.J. Habibie merupakan mantan Presiden RI yang ke-3. Gusdur adalah mantan Presiden RI ke-4
18 mantri para pejabat istana tingkat tinggi dari kalangan militer, sipil dan pejabat kehakiman yang status dan perannya sebagai abdi raja pada zaman dulu
19 manunggal menjadi satu, tunggal melebur menjadi satu dan tidak terpisahkan. ABRI atau TNI manunggal dengan rakyat artinya TNI dengan rakyat menjadi satu
20 manuver politik tindakan atau gerakan politik yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu
21 mara Majelis Amanat Rakyat, sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional, terdiri dari kalangan menengah terdidik yang plural dan heterogen berasal dari kelompok Sosialis, Katholik, Kristen, Islam, aktivis LSM dan kelompok lain yang dipimpin oleh Amin Rais
22 marhaenisme ajaran perjuangan politik untuk membela kepentingan rakyat miskin atau kaum kecil. Diambil dari nama petani kecil bernama marhaen, dikemukakan oleh Bung Karno sebagai ketua PNI dengan asasnya sosinasionalisme, gotong royong dan sosio-demokrasi
23 marinir angkatan laut RI
24 markas tempat kedudukan tentara, kepanduan atau laskar. Mabes (markas besar) TNI, Markas Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jama'ah
25 marsekal Jenderal besar. Dipakai sebagai jabatan tertinggi dalam TNI Angkatan Udara
26 marsose prajurit polisi atau polisi militer
27 masa reses masa di mana DPR dan DPD melakukan kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bukan rapat dan sidang kelembagaan atau masa istirahat dari persidangan DPR. Biasanya digunakan oleh anggota DPR untuk mendatangi kon-stituennya, menyerap aspirasi dan berkomunikasi dengan rakyat
28 massa orang banyak, yang tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan, kebalikan dari elite (pemimpin)
29 masyarakat madani kata madani berasal dari bahasa Arab madaniyah atau tamaddun yang artinya beradab atau peradaban. Masyarakat madani berarti sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban, men-junjung tinggi hukum, saling menghormati dan menghargai hak-hak sipil. Masyarakat ini pernah terwujudkan ketika masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan piagam madinahnya yang monumental
30 mata-mata orang yang pekerjaannya memata-matai atau mengintai orang lain seperti musuh atau pihak lawan
31 mayoritas jumlah yang paling banyak. Umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas dalam kuantitas tapi masih minoritas dari segi kualitas
32 mediator penengah atau pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah. Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud berhasil menjadi mediator dalam konflik pengurus PBR versi Zainuddin MZ dan PBR versi Zainal Ma'arif
33 melembagakan mewujudkan keadaan yang teratur dan dapat diperkirakan melalui organisasi atau menjadikan suatu proses yang asalnya tidak formal menjadi formal dengan jalan meng-identifikasikanya dengan hirarki personil yang mantap
34 memorandum nota atau surat peringatan. Memorandum biasanya disampaikan oleh DPR terhadap presiden. DPR akhirnya memberikan memorandum pertama kepada Presiden Abdurahman Wahid karena dinilai tidak serius untuk mengungkap kasus Buloggate
35 menteri 1. pembesar negeri yang tinggi pangkatnya sebagai pembantu raja pada zaman lampau 2. anggota kabinet sebagai pembantu Presiden yang mengepalai suatu departemen dan menjalankan tugas sesuai departemennya dalam suatu pemerintahan
36 menteri Koordinator Menteri negara pembantu Presiden dengan tugas mengkoordinasikan pe-nyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Menko berada langsung di bawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin SBY terdapat tiga Menteri Koordinator yaitu Menko Polhukam, Menko Pere-konomian dan Menko Kesra
37 menteri Muda menteri negara pembantu Presiden yang diper-bantukan kepada menteri negara lainnya, baik yang memimpin departemen tertentu maupun tidak. Contohnya Menteri muda keuangan, Menteri muda pertanian
38 menteri Negara menteri yang tidak memimpin departemen tetapi membantu Presiden dengan tugas pokok menangani bidang kegiatan pemerintahan negara Contohnya Menteri Sekretaris Negara /Sekretaris Kabinet
39 merdeka bebas dari penjajahan atau belenggu apapun, dan tidak terikat pada pihak lain. Negara merdeka berarti negara yang tidak dijajah dan berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun
40 milisi kewajiban bagi warga Negara untuk menjadi prajurit ketika dibutuhkan oleh Negara
41 militan bersemangat, penuh gairah dan berani. Kader militan berarti kader yang rela berkorban, penuh semangat dan berani dalam memperjuangkan tujuan yang ingin dicapainya. Bapak Ir. Tifatul Sembiring, Presiden PKS sedang memompa para kadernya agar menjadi militan
42 militer Tentara Angkatan Bersenjata
43 militerisme suatu paham yang menempatkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan atau Negara dikuasai dan dijalankan oleh kekuatan militer
44 minoritas kelompok masyarakat yang memiliki jumlah/anggota yang sedikit. Etnis China di Indonesia termasuk kelompok masyarakat minoritas, akan tetapi mereka mampu menguasai kehidupan perekonomian
45 misi utusan
46 misionaris orang yang dikirim ke suatu daerah atau tempat untuk menyebarkan agama Kristen
47 mobilisasi pengerahan rakyat untuk menjadi tentara dalam meng-hadapi suatu pertikaian atau peperangan
48 mobilisasi umum pengerahan tenaga rakyat secara besar-besaran. Salah satu isi Trikora yang dicetuskan oleh presiden Soekarno dalam rangka merebut Irian Barat ke pangkuan pertiwi adalah adanya mobilisasi umum
49 moderat pertengahan dan tidak keras. Suatu sikap mengambil jalan tengah untuk menghindari kekerasan atau tindakan ekstrem
50 monarki suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya diperoleh secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh Negara yang menganut bentuk monarki adalah kerajaan Inggris, Belanda, Brunei Darussalam dan Muangthai
51 monarki absolut pemerintahan negara dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak atau tidak terbatas. Contohnya raja Louis XIV di perancis yang memerintah secara sewenang-wenang
52 monarki konstitusional pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi
53 monoloyalitas kesetiaan tunggal yang diberikan kepada seseorang, partai atau negara. Pada zaman orde baru, seluruh pegawai negeri harus memiliki sikap monoloyalitas kepada pemerintah melalui organisasi KORPRI
54 monopoli hak penguasaan tunggal
55 mosi keputusan rapat yang menyatakan pendapat atau sikap politik
56 mosi tidak percaya keputusan rapat DPR untuk menyatakan tidak percaya atas pe-merintahan atau ke-pemimpinan karena adanya pelanggaran atau kebijakan pemerintah atau pemimpin yang dianggap menyimpang. Pasca sidang paripurna yang membahas interpelasi anggota DPR kepada Presiden tentang busung lapar dan polio, sebagian anggota DPR berencana melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR yang membuat surat undangan kepada presiden secara tidak fair
57 mufakat semua orang yang hadir atau peserta memberikan persetujuan
58 mujahidin orang atau sekelompok orang yang berperang untuk membela agama, terdapat dalam agama Islam. Mereka berani mengorbankan semua yang dimiliki termasuk nyawa sekalipun demi kejayaan Islam dan kaum Muslimin
59 mukadimah pendahuluan atau pembukaan. Mukadimah UUD berarti pembukaan UUD
60 muktamar forum tertinggi partai/organisasi atau musyawarah besar suatu partai/organisasi untuk meminta pertanggung jawaban pengurus, merencanakan program lima tahun kedepan dan sekaligus memilih pimpinan partai/ organisasi atau kepe-ngurusan yang baru. Dalam muktamar PPP yang akan berlangsung pada tahun 2007, Dr. Hamzah Haz menegaskan tidak akan mencalonkan diri dan perlunya regenerasi di tubuh partai
61 Murba partai yang asasnya anti fascisme, anti imperialisme dan anti kapitalisme. Memiliki tujuan memperkuat dan mempertahankan tegaknya kemerdekaan RI menuju masyarakat sosialis
62 musyawarah perundingan. 1. kegiatan untuk membahas masalah untuk mencari solusi. Contohnya musyawarah warga 2. pertemuan atau per-sidangan untuk mem-bahas agenda yang telah ditetapkan, diikuti anggota organisasi atau partai yang bersangkutan. Misalnya Munas Partai Golkar, Munas KAHMI
63 Mesir negara arab yang terletak di utara benua Afrika yang memiliki terusan Suez dan terkenal dengan raja Fir'aun yang berkuasa secara diktator dan sewenang-wenang
64 militerisasi suatu upaya untuk menciptakan keadaan menyerupai militer. Militerisasi dalam kegiatan Menwa (resimen mahasiswa) terlihat ketika sedang pendidikan dan pelatihan yang mengajarkan disiplin dan kemampuan bersenjata
65 mahkamah internasional organ atau alat pengadilan PBB yang berkedudukan di Belanda, bertugas untuk mengadili pe-langgaran yang bersifat internasional seperti kejahatan perang, genocide
66 mahmilub Mahkamah Militer Luar Biasa, suatu mahkamah untuk mengadili perkara yang mengancam keselamatan bangsa dan negara yang dilakukan oleh oknum militer
67 malari Malapetaka 15 Januari, sebuah peristiwa gelombang demonstrasi mahasiswa yang berubah jadi huru-hara untuk menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka pada tahun 1974 di Jakarta. Tokoh terkenal aksi Malari adalah Hariman Siregar
68 munas Musyawarah Nasional, musyawarah tertinggi suatu partai atau organisasi untuk meminta pertanggung jawaban pengurus, merencanakan dan sekaligus memilih pimpinan atau kepengurusan yang baru. Munas Partai Golkar diwarnai persaingan Akbar Tanjung dan Yusuf Kalla untuk menduduki kursi Ketua Umum Golkar
69 muspida Musyawarah Pimpinan Daerah, suatu musyawarah yang diikuti oleh para pimpinan daerah kabupaten atau kotamadya
70 mass media media massa sebagai alat komunikasi bagi masyarakat banyak
71 miai Majelis Islam Ala Indonesia, merupakan gabungan dari ormas Muhammadiyah, NU, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, PUI, Al Wasliyah, Al Islam dan Parmusi
72 mbalelo sikap penentangan terhadap kebijakan atasan atau menyebrang untuk meningggalkan dan berkhianat. Mardidjo sebagai Ketua DPW PDIP Jateng mbalelo terhadap[ kebijakan DPP PDIP yang melarang dirinya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur
73 MNLF Moro National Liberation Front, sebuah organisasi gerakan nasional Islam di Philipina yang memperjuangkan tegaknya Islam dalam kehidupan bernegara, dipimpin oleh Nur Missouari
74 MPR Majelis Permus-yawaratan Rakyat, sebuah lembaga tinggi Negara yang beranggotakan anggota DPR dan DPD, dipimpin oleh satu orang ketua dan tiga wakil ketua. Dalam sejarahnya MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun, setelah amandemen UUD 1945, sekarang ini MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara, melainkan hanya lembaga tinggi negara. Ber-dasarkan amandemen UUD 1945 MPR memiliki fungsi diantaranya 1. mengubah dan menetapkan UUD 2. melantik presiden dan wakil presiden ber-dasarkan hasil pemilu langsung dalam sidang umum MPR 3. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesem-patan untuk menyam-paikan penjelasan dalam sidang paripurna 4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, bila Presiden mangkat, berhenti, diber-hentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban 5. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden bila terjadi kekososngan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya enam puluh hari 6. memilih Presiden dan Wakil Presiden bila keduanya berhenti secara bersama dalam masa jabatannya
75 Mabda siyashi titik tolak politik
76 Machiavelli pakar politik yang menulis buku II Principe (sang pangeran) mengajarkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya seorang raja tidak perlu menghiraukan kesusilaan dan norma. Raja boleh berbuat licik, curang bahkan menghalalkan segala cara agar raja ditakuti oleh rakyatnya, dan membuat rakyat menjadi lemah
77 Machiavellian orang atau kelompok yang meng-halalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sebagian tokoh yang termasuk Machiavelian diantaranya Adolf Hitler di Jerman, Bennito Musolini (Italia), Idi Amin, Shah Reza Pahlevi (Iran), Joseph Stalin (Rusia)
78 Macht Staat negara yang berdasarkan kekuasaan
79 Macht Vertoon menunjukkan kekuasaan
80 Magna Charta piagam besar, suatu piagam perjanjian antara bangsawan dan raja Inggris yang isinya raja mengakui dan menjamin beberapa hak rakyat
81 Maha putera gelar resmi dari negara kepada seseorang yang mengabdi atau berjasa pada negara
82 Mahatma Gandi seorang pemimpin India yang disegani, dia berjuang melawan penjajahan Inggris dengan ajaran perjuangannya yang terkenal seperti swadesi
83 Mahkamah konstitusi lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna me-negakkan hukum dan keadilan, beranggotakan 9 orang hakim konstitusi. Lembaga ini merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945 bertugas untuk; 1) Melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 2) menyelesaikan seng-keta antar lembaga tinggi negara 3) membubarkan partai politik 4) menyelesaikan per-sengketaan hasil pemilu yang terpilih sebagai Ketua MK pertama sejak didirikan yaitu Prof. Dr. H. Djimly As-Siddiqi, SH
84 Mainstream politik arus politik yang dominan atau aliran politik yang besar dan menentukan. Pada pemilu 1999, PDIP menjadi mainstream politik, padahal sebelumnya termasuk partai gurem
85 Majapahit kerajaan besar di Jawa yang berhasil menguasai wilayah nusantara
86 Majelis syuro partai lembaga yang terdapat dalam struktur partai yang berfungsi sebagai sarana musyawarah partai dan memberi nasehat. Biasanya terdiri dari para sesepuh partai, tokoh, ulama/kyai, dan cendekiawan
87 Majelis umum badan permusyawaratan yang berada di PBB, terdiri dari semua negara yang menjadi anggota PBB. Masing-masing anggota memiliki hak satu suara
88 Maklumat Wapres No. X pengumuman yang dikeluarkan oleh wakil presiden pada 16 Oktober 1945 yang isinya perubahan fungsi KNIP. Awalnya KNIP berfungsi sebagai lembaga yang membantu Presiden, kemudian berubah menjadi lembaga yang berwenang untuk menyusun undang-undang bersama Presiden dan menetapkan GBHN
89 Maklumat pemerintah 14 November 1945 sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengubah dari yang asalnya menganut sistem kabinet presindensil menjadi kabinet parlementer
90 Mancla-mencle sikap politik yang tidak konsisten atau mudah berubah. Amin Rais dinilai sebagai politisi yang mencla-mencle dalam menyampaikan statemen politiknya
91 Mandaatsverlening pelimpahan kekuasaan
92 Manipulasi politik penyelewengan masalah politik. Ketua Umum PNBK Eros Jarot menilai bahwa penyebutan UUD 1945 menjadi UUD 2002 sebagai sebuah manipulasi politik
93 Manipulasi suara perbuatan rekayasa atau pe-nyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan. Hasil Pilkada Depok sempat terkatung-katung karena adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh team sukses salah satu calon
94 Manipulatif corruption upaya sekelompok orang /masyarakat untuk berusaha mempengaruhi kebijakan yang dapat menguntungkan diri atau kelompoknya
95 Marxisme ajaran Karl Marx (1010-1883) yang berdasarkan pada filsafat materialisme yaitu segala sesuatu berpangkal dari materi (dasar ideologi komunis)
96 Masa Persidangan pembagian masa kerja DPR dalam satu tahun sidang. Satu tahun sidang terdiri dari empat masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses
97 Masa Sidang masa di mana DPR dan DPD melakukan kegiatan-kegiatan sidang dan rapat secara kelembagaan untuk membahas agenda siding yang telah ditetapkan
98 Masa damai bersenjata masa ketika tidak ada perang tetapi keadaannya menegangkan
99 Massa aksi gerakan orang banyak untuk me-nyampaikan pendapat atau memperotes suatu kebijakan
100 Masyumi partai yang didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyakarta. Pada awalnya menjadi satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Bergabung didalamnya Muham-madiyah, NU, PUI dan ormasl Islam lainnya. Partai ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan RI dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Tokohnya Safrudin Prawiranegara, Moh Natsir, Prawoto Mangkusasmito. Pada masa orde lama, Masyumi termasuk partai besar dengan berhasil menjadi pemenang kedua dalam pemilu 1955, bahkan beberapa tokoh Masyumi beberapa kali memimpin kabinet. Pada tahun 1960, Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno
101 Max Havelar sebuah buku yang ditulis oleh E. Douwes Dekker atau Multatuli yang berisi tentang kekejaman pemerintah Belanda selama penjajahan yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia
102 Meeting pertemuan/rapat. Kepala negara ASEAN mengadakan meeting di Bali membahas tentang terorisme di Asia Tenggara
103 Melek politik paham atau mengikuti perkembangan masalah politik. Mahasiswa tidak boleh terjun dalam dunia politik praktis akan tetapi bukan berarti tidak melek politik
104 Memoar politik tulisan yang dibuat untuk mengenang tokoh politik yang berjasa. Memoar Muhammad Natsir, Memoar Bung Karno, memoar Muhammad Hatta
105 Memorandum of understanding kesepakatan tentang suatu masalah antara dua negara, lembaga, organisasi atau lebih
106 Mesin politik sebutan untuk partai politik sebagai pengumpul suara dalam pemilu
107 Mijnderheidsnota catatan individual dari anggota DPR yang berisi sikap keberatan atau pendapat berbeda dari sikap Fraksi yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan di DPR
108 Mikul dhuwur mendhem jero sebuah ungkapan Jawa yang mengandung makna bahwa kelebihan dan kebaikan pemimpin harus dihargai, sedangkan kejelekan pemimpin harus dikubur mendalam dan tidak perlu diungkit-ungkit/diungkapkan
109 Military oligarchy koalisi militer-politisi yang menghasilkan sistem politik yang tidak stabil dan tentara memainkan aktivitas politiknya sampai menjadi kekuatan politik utama, yang mengendalikan kehi-dupan politik nasional
110 Mimbar bebas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan secara bebas tanpa tema tertentu. Mimbar bebas yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP untuk mengenang tragedi 27 Juli berakhir dengan ricuh, karena hadirnya mantan ketua umum PDI Soeryadi yang ditolak massa
111 Ministry kementrian
112 Mistifikasi politik pengambilan keputusan politik berdasarkan pesan gaib yang datang melalui mimpi (wangsit) secara pribadi atau lewat kyai/paranormal. Segala bentuk aktivitas, tindakan atau langkah politik yang menyimpang dari permasalah politik yang sebenarnya di luar rasionalitas, logika dan kebiasaan politik. Pada masa presiden Gus Dur, mistik politik sering terjadi dengan adanya upacara ruwatan, kunjungan ke makam-makam
113 Mitreka satata negara sahabat
114 Mobilisasi massa pengerahan orang banyak
115 Mobilisasi politik suatu aktifitas atau kegiatan politik yang bukan berdasarkan keinginan sendiri tetapi atas dorongan dan ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Misalnya kegiatan aksi pembatalan hasil Pilkada yang dikoordinir oleh team sukses dari kandidat yang kalah, massa melakukannya tidak atas inisiatif sendiri
116 Model penguasaan (trustee) model hubungan anggota DPR dengan pemilih yang menyatakan bahwa anggota DPR sebagai orang yang diberi kuasa penuh dari rakyat yang diwakilinya dan dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri
117 Model perutusan (delegate) model hubungan anggota DPR dengan rakyat pemilih yang menyatakan bahwa anggota DPR dipandang sebagai seseorang yang diperintahkan dan harus menjalani perintah dari rakyat yang diwakilinya
118 Model politicos model hubungan anggota DPR dengan rakyat yang diwakilinya yang disesuaikan dengan keadaan, kadang memilih menjadi utusan, kadang sebagai penguasaan
119 Modus vivendi kesepakatan yang bersifat sementara
120 Mogol raja-raja keturunan Sultan Akbar di India yang terakhir yang diturunkan oleh Inggris pada tahun 1825
121 Moh. Hatta perumus dasar negara, seorang pejuang demokrasi, proklamator kemerdekaan RI, menjadi ketua delegasi dalam perundingan Konfrensi Meja Bundar di Denhaag Belanda, wakill presiden RI (1945-1956)
122 Monarki parlementer pemerintahan Negara kerajaan di mana raja hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara atau simbol dan lambang Negara, sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh raja atau parlemen
123 Monarkomaken sebuah gerakan dari kelompok yang berpandangan bahwa kekuasaan raja bukanlah berasal dari Tuhan tetapi berasal dari rakyat dengan melakukan suatu perjanjian. Rakyat menyerahkan ke-kuasaannya kepada raja untuk dilaksanakan. Oleh karena itu dalam menjalankan ke-kuasaannya raja harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat dan bila raja bertindak sewenang-wenang maka rakyat dapat kembali menarik kekuasaannya. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membatasi kekuasaan raja
124 Moneys politik pembagian uang kepada orang atau masyarakat pemilih, yang dilakukan oleh si calon atau team sukses calon agar orang/masyarakat yang diberi uang bersedia mendukung atau memilih calon yang bersangkutan
125 Monokameral sistem lembaga perwakilan suatu Negara yang hanya terdiri dari satu kamar atau satu lembaga. Kebalikannya adalah sistem dua kamar
126 Monopoli suara menguasai suara secara penuh
127 Move politik langkah atau gerakan politik
128 Muatan politis suatu aktifitas atau kegiatan yang didalamnya ter-kandung kepentingan politik baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Diajaknya para aktivis mahasiswa dan pemuda dalam kunjungan ke luar negeri oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, ditengarai mengandung muatan politis untuk meredakan aksi demonstrasi maha-siswa menentang kenaikan BBM
129 Muhammad Abduh tokoh Islam yang berjuang membela Islam, dia termasuk tokoh anti Eropa dengan gerakannya pan Arab
130 Muhammad Natsir tokoh pejuang Islam, pernah menjadi Perdana Menteri dengan nama Kabinet Natsir, beliau juga tokoh Masyumi yang sangat berpengaruh
131 Muhammadiyah ormas Islam yang didirikan pada tanggal 18 Nopember tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Berasas Islam dan non-politik, bertujuan untuk memurnikan pelaksanaan ajaran Islam sesuai Al Qur an dan Hadits Nabi dan mewujudkan umat Islam yang cerdas dan berwawasan kebangsaan dengan kiprahnya di bidang sosial ke-masyarakatan, keaga-maan dan pendidikan. Pada masa orde lama menyalurkan aspirasi politiknya pada partai Masyumi
132 Mukerda Musyawarah Kerja Daerah, sebuah forum pertemuan dari pengurus partai politik/ organisasi untuk mem-bahas program kerja pada tingkat daerah (ka-bupaten)
133 Mukernas Musyawarah Kerja Nasional, sebuah forum pertemuan dari pengurus partai politik/ organisasi untuk mem-bahas program kerja pada tingkat nasional
134 Mukerwil Musyawarah Kerja Wilayah, sebuah forum pertemuan dari pengurus partai politik/ organisasi untuk mem-bahas program kerja pada tingkat wilayah (provinsi)
135 Multi member constituency kursi yang diperebutkan tidak hanya satu, sehingga wakil yang terpilih sebanyak kursi yang disediakan di daerah pemilihan tersebut
136 Munaslub Musyawrah Nasional Luar Biasa, suatu musyawarah yang dila-kukan karena adanya masalah yang besar dan mendesak atau konstelasi politik yang cepat untuk segera diatasi. Misalnya pergantian pimpinan partai/organisasi karena tersangkut masalah atau pelanggaran
137 Muscab Musyawarah Cabang, suatu forum musyawarah partai/ organisasi di tingkat cabang (kecamatan) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai
138 Musda Musyawarah Daerah, suatu forum musyawarah partai/organisasi di tingkat daerah (kabupaten) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai
139 Muslimat NU sebuah organisasi yang beranggotakan para wanita Islam Indonesia yang berada dalam naungan ormas NU
140 Muspika Musyawarah Pimpinan Kecamatan, suatu musyawarah yang diikuti oleh para pimpinan di tingkat kecamatan
141 Muswil Musyawarah wilayah, suatu forum musyawarah partai/ organisasi di tingkat wilayah (provinsi) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai

Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.