Kata Awalan K Menurut Kamus Politik

Ditemukan 119 Kata awalan k menurut Kamus Politik. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 klik kelompok kecil tanpa struktur formal yang memiliki pandangan dan kegiatan bersama
2 klik penguasa kelompok yang mengkoordinasi dan mengedalikan keputusan-keputusan sampai di luar bidang kebijaksanaan
3 kolaborasi bekerjasama dengan fihak musuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan
4 kolektif secara bersama-sama sebagai kelompok
5 koloni tanah jajahan
6 kolonial berhubungan dengan sifat jajahan
7 kolonialisme penguasaan wilayah oleh suatu negara atas daerah / negara lain
8 kolusi kerja sama rahasia antar dua orang atau lebih untuk maksud mendapat keuntungan atau disebut per-sekongkolan. Pengu-saha dan pejabat itu berkolusi untuk mendapatkan jatah proyek
9 komandan kepala atau pemimpin pasukan
10 komando aba-aba atau perintah dari atasan. Biasanya terdapat pada kesatuan militer
11 komite sebuah panitia yang dibentuk untuk menangani masalah tetentu
12 komitmen perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.
13 kompi regu pasukan tentara yang dipimpin oleh seorang kapten
14 komunalisme suatu paham atau ideologi yang mengutamakan kelompok atau kebersamaan dalam kelompok
15 komunike pengumuman resmi dari Negara
16 komunisme suatu paham /ideologi politik yang mengatur pemerintahan dan masyarakat secara totaliter berdasarkan ajaran Karl Marx dan Fridrich Engels yang menghapuskan ke-pemilikan perseorangan digantikan dengan hak milik bersama yang diawasi secara ketat oleh Negara. Contohnya negara penganut komunisme yaitu RRC, Vietnam dan Korea Utara
17 koneksi kenalan, hubungan yang dapat memudahkan suatu urusan walaupun tidak benar. Pantas saja dia lolos tes PNS karena punya koneksi seorang pejabat Diknas
18 konfederasi gabungan beberapa negara/ perhimpunan untuk saling mendukung
19 konflik perselisihan masalah polik atau perbedaan kepentingan antar aktor politik
20 konfrontasi permusuhan atau pertentangan dengan lawan
21 kongkalikong melakukan suatu kerjasama secara diam-diam untuk mendapatkan keuntungan
22 kongres 1. musyawarah tertinggi suatu partai. Kongres Partai Amanat Nasional diselenggarakan di semarang pada bulan Juni 2. nama lembaga perwakilan rakyat di Amerika
23 konservatif kolot, bersifat mempertahankan keadaan atau kebiasaan lama yang sudah menjadi tradisi
24 konservatisme suatu paham yang tidak mau melakukan perubahan atau mengikuti perkembangan, tetapi ingin tetap bertahan dengan situasi yang ada
25 konsolidasi upaya untuk memperteguh atau memperkuat kedudukan
26 konspirasi komplotan, persekongkolan
27 konstituante badan yang dibentuk untuk membuat dan menyusun UUD. Pada akhirnya badan konstituante gagal menyusun UUD, karena terjadinya perdebatan sengit antara anggota mengenai penentuan dasar Negara. Akhirnya keluarlah Dekrit Presiden yang membubarkan badan tersebut
28 konstituen anggota atau masyarakat pendukung partai
29 konstitusi constitution (inggris), constitute (belanda). Memiliki dua pengertian yaitu secara sempit berarti Undang-undang Dasar dan secara luas bermakna keseluruhan aturan-aturan hukum serta ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dari suatu Negara
30 konstitusionalisme paham pembatasan kekuasaan dan adanya jaminan hak rakyat dalam konstitusi
31 konsulat perwakilan dari suatu negara yang ditempatkan di negara lain
32 kontra menentang karena tidak setuju
33 kontra revolusi upaya untuk menentang jalannya revolusi yang sedang dilaksanakan
34 kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergelut di dunia pendampingan dan perbantuan pada kasus orang hilang karena penculikan dan tindak kekerasan dari aparat pemerintah. LSM ini dipelopori oleh almarhum Munir
35 konvensi perjanjian atau pemufakatan antara negara dengan negara lain. Konvensi Jenewa menghasilkan human right
36 kooperatif mau melakukan kerjasama. Salah satu strategi dalam meng-hadapi penjajahan yang dilakukan oleh pejuang/ organisasi kemerdekaan Indonesia
37 korporatisme upaya ganda untuk menghubungkan negara dan masyarakat yaitu penegaraan berbagai kegiatan organisasi masyarakat dan privatisasi beberapa urusan kenegaraan
38 korupsi penggunaan uang/fasilitas milik negara atau lembaga untuk kepentingan pribadi karena dimilikinya ke-kuasaan/jabatan. Ketua KPU Nazarudin Samsudin akhirnya dijebloskan dalam penjara dan dijatuhi hukuman karena terbukti melakuan korupsi dana KPU
39 kredibilitas berkaitan dengan dapat dipercaya
40 krisis kabinet kegentingan politik yang terjadi dalam sistem kabinet parlementer yaitu ketika kabinet dalam mem-berikan pertanggung-jawabannya ditolak oleh parlemen dan menteri-menteri harus me-ngundurkan diri yang akhirnya kabinet jatuh
41 kroni kolega atau orang dekat yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatan
42 kubu kelompok atau golongan
43 kudeta berasal dari bahasa Perancis coup d'etat (kup pada negara). Suatu perebutan kekuasaan/ pemerintahan secara paksa, inkonstitusional dan tidak UU yang bersifat mendadak, dilakukan oleh sekelompok kecil baik sipil maupun militer yang biasanya menduduki posisi lebih rendah dalam hirarki pemerintahan
44 kultus individu pemujaan atau penghormatan pada diri seseorang secara berlebihan. Rakyat Jerman pernah mengkultuskan Adolf Hittler, rakyat Italia kepada Musollini, sebagian rakyat Indonesia kepada Soekarno
45 kuota jumlah yang ditetapkan. Kuota untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dari setiap provinsi sebanyak 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
46 kursi empuk kedudukan / jabatan yang enak dan melenakan. Setelah menempati kursi empuk, Bupati itu lupa kepada rakyat yang mendukungnya
47 kutu loncat sebutan untuk politisi yang pindah dari satu partai ke partai lain untuk mencari ke-untungan atau kekuasaan
48 kotapraja daerah dan pemerintahan setingkat kabupaten
49 kontrak sosial perjanjian anatara penguasa dengan masyarakat
50 kopkamtib Komando Operasional Pemulihan Kemanan dan Ketertiban, tugas yang diemban oleh Letjen Soeharto setelah terjadinya pem-berontakan G 30 SPKI
51 koramil Komando Rayon Militer, instansi militer territorial setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang komandan rayon militer (Danramil)
52 kucing dalam karung sebuah ungkapan untuk menggambarkan tentang pemilih yang tidak mengetahui calon yang akan dipilihnya ketika pemilu, karena si calon tersebut tidak dikenal oleh masyarakat. Mencoblos gambar tanpa mengetahui orangnya ketika pemilu ibarat memilih kucing dalam karung
53 KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebuah lembaga ekstra yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dan mengungkap penyalahgunaan ke-kuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lalu
54 KNPI Komite Nasional Indonesia Pusat, sebuah organisasi yang anggotanya para pemuda atau organisasi-organiasi pemuda seluruh Indonesia
55 KODAM Komando Daerah Militer, instansi militer territorial setingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Panglima Kodam (Pangdam)
56 KODIM Komando Distrik Militer, instansi militer territorial setingkat kabupaten yang dipimpin oleh seorang Dandin (Komandan Kodim)
57 KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No 30 tahun 2002 yang bertugas untuk menyelidiki dan mengungkap kasus korupsi
58 KPKPN Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara, sebuah komisi yang anggotanya ditetapkan oleh Presiden yang bertugas untuk menyelidiki dan mengawasi kekayaan para pejabat negara. Komisi ini dibentuk untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Proses penyelidikan dilakukan diantaranya dengan mengetahui kekayaan pejabat sebelum menjabat dan setelah selesai dari masa jabatannya
59 KPP-HAM Komii Penyelidik Pelanggaran HAM
60 KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
61 KPU Komisi Pemilihan Umum, suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas untuk me-nyelenggarakan pemilihan umum. Para anggotanya merupakan orang-orang independen yang dipilih melalui seleksi yang ketat oleh DPR dan ditetapkn Presiden
62 KPUD Komisi Pemilihan Umum Daerah. KPU yang berada di tingkat provinsi atau kabupaten, bertugas menyelenggarakan pemilu di daerahnya masing-masing sebagai perwakilan dari KPU pusat
63 KTN Komisi Tiga Negara, sebuah komisi yang bertugas untuk membantu perundingan antara Indonesia dan Belanda, terdiri dari tiga negara yaitu Amerika, Australia dan Belgia
64 Koalisi partai kerjasama beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen atau untuk mendapatkan pembagian jatah menteri di kabinet
65 Koalisi permanen kerjasama beberapa partai untuk membangun kekuasaan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama
66 Koalisi pragmatis kerjasama antar kekuatan politik yang ditujukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan
67 Kolektifisme paham yang menekankan bahwa segalanya harus dilakukan secara bersama oleh semua tanpa kecuali.
68 Komando jihad sebuah istilah dari penguasa orde baru yang disematkan kepada kelompok muslim yang dianggap pejuang garis keras. Sebenarnya ini merupakan gerakan yang direkayasa atau diciptakan intelijen tentara yang dikomandani oleh Ali Moertofo dan orang-orang yang ingin menghancurkan perjuangan Islam di Indonesia
69 Komda HAM Komisi Daerah Hak Asasi Manusia. Komnas Ham di daerah yang berwenang untuk mendorong kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh daerah provinsi yang bersangkutan
70 Komisi DPR alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dibentuk pada rapat paripurna DPR yang secara operasional melaksanakan dan mener-jemahkan fungsi DPR dalam kegiatannya atas dasar pembidangan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Atau alat kelengkapan DPR yang menangani bidang tugas umum tertentu. Pada awal persidangan di DPR, antar partai terjadi ketegangan bahkan per-debatan sengit terkait dengan pembagian jatah pimpinan komisi
71 Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebuah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
72 Komisi independen sebuah komisi yang ber-anggotakan orang-orang yang independen atau bebas dari afiliasi politik dan kepentingan yang merupakan pilihan masyarakat
73 Komisi majelis komisi yang bertugas untuk memus-yawarahkan dan mengambil keputusan mengenai soal atau bidang yang akan menjadi acara sidang
74 Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebuah lembaga mandiri yang ke-dudukannya setingkat dengan lembaga negara lain yang bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan meningkatkan per-lindungan serta pengembangan hak asasi manusia
75 Komoditas politik bahan pembahasan atau perbincangan tokoh dan pakar politik
76 Kompetensi politik kemampuan atau kewenangan untuk memutuskan masalah politik
77 Kompromi politik suatu kesepakatan atau titik temu yang dicapai tentang permasalahan politik yang sebelumnya merupakan pertentangan
78 Komunikasi politik salah satu fungsi partai untuk menghubungkan pe-mikiran politik yang hidup di tengah masyarakat termasuk pikiran institusi agama, asosiasi golongan dengan pihak pemerintah
79 Konfigurasi politik demokratis konfigurasi yang memberikan peluang kepada rakyat untuk ikut berperan secara optimal dan ikut menentukan dalam kebijakan negara atau pemerinatahan
80 Konfigurasi politik otoriter konfigurasi politik yang memberikan peluang kepada pemerintahan untuk secara dominan menentukan kebijakan Negara dengan mengabaikan keterlibatan rakyat
81 Konfigurasi politik wujud atau bentuk untuk menggambarkan kondisi kehidupan politik
82 Konflik elite perselisihan atau pertentangan antar tokoh politik, pengurus partai atau pimpinan lembaga yang mengakibatkan ketidak harmonisan dan dirasakan akibatnya oleh masyarakat. Konflik elite PKB di Jakarta membuat bingung para konstituen yang ada di daerah
83 Konflik horizontal perselisihan atau pertentangan antara etnis atau kelompok masyarakat dengan etnis atau kelompok masyarakat lainnya dalam satu wilayah. Contohnya konflik horizontal di Poso, Maluku dan Sampit
84 Konflik ideologi suatu konflik yang terjadi mengenai permasalahan dasar negara yang terjadi antar partai politik dalam sidang konstituante 1957-1959. Perdebatan ideologi terkait dengan dasar negara antara yang memperjuangkan ideologi nasional (kebangsaan), ideologi sosialis dan Islam. Usulan dasar negara Islam didukung oleh 230 suara, ideologi nasional didukung 273 suara dan ideologi sosial ekonomi sebanyak 9 suara. Karena tidak mencapai dua pertiga dari jumlah yang hadir maka tidak mencapai keputusan. Akhirnya melalui Dekrit Presiden, Dewan Konstituante dibubarkan sebelum berhasil menetapkan UUD
85 Konflik negatif konflik yang terjadi, yang dapat mengancam dan membahayakan keberadaan sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara kekerasan atau inskonstitusional seperti separatisme, kudeta, terorisme dan aksi massa yang mengganggu ketertiban
86 Konflik politik 1. perselisihan atau pertentangan masalah yang berkaitan dengan politik. 2. perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau oganisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah
87 Konflik positif suatu konflik yang tidak mengancam keberadaan sistem politik yang biasanya disalurkan melalui mekanisme penyelesian konflik yang telah disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme itu seperti lembaga DPR, pemerintah atau pengadilan
88 Konfrensi rapat, musyawarah atau pertemuan untuk berunding masalah bersama. Konrensi Asia Afrika diselenggarakan untuk membahas nasib negara yang baru merdeka
89 Konsensus politik kesatuan pendapat atau pandangan tentang masalah politik
90 Konsentrasi stelsel siasat Belanda dengan cara memusatkan perhatian dan kekuatan pertahanan pada wilayah yang telah dikuasainya
91 Konsesi politik imbalan politik. Sekelompok orang yang diketuai B memberi dukungan kepada si X dalam suatu pemilihan, kemudian setelah si X berhasil menang, si X mengangkat ketua kelompok yakni si B menjadi pejabat dan asistennya sebagai konsesi politik
92 Konsesus nasional kesepakatan bersama yang bersifat nasional. Contohnya; Pancasila sebagai dasar Negara merupakan salah satu konsesus nasional
93 Konsolidasi demokrasi upaya untuk memperteguh atau memperkuat pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan demokrasi
94 Konsolidasi internal partai upaya untuk memperkuat atau menyolidkan para pengurus partai dalam menghadapi momentum politik tertentu. Dalam menghadapi pemilu 2009, partai politik sudah mulai ancang-ancang dengan melakukan konsolidasi di internal partainya masing-masing untuk menggolkan jagonya menjadi presiden
95 Konsolidasi politik upaya untuk memperkuat kedudukan politik atau memperteguh kekuatan politik
96 Konspirasi politik persekongkolan politik untuk menjatuhkan pihak lawan
97 Konstelasi politik bentuk bangunan politik atau keadaan dan perkem-bangan kehidupan politik
98 Konstitusi RIS UUD yang mulai berlaku sejak 27 Desember 1949 seiring dengan penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. UUD ini dihasilkan dari sebuah pertemuan untuk permusyawaratan federal tanggal 14 Desember 1949 di Belanda. UUD RIS terdiri dari 197 pasal, bersifat sementara dengan bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan republik
99 Konsultasi pimpinan tukar pendapat para pimpinan tentang masalah politik yang berkembang untuk mendapatkan kesimpulan
100 Kontak pejabat suatu kegiatan dari seseorang yang berhubungan atau ditujukan kepada pejabat baik di pemerintahan (eksekutif) maupun pejabat politik (legislatif) yang secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai kepentingan tertentu
101 Kontestan pemilu partai atau seseorang yang menjadi peserta pemilu. Untuk saat ini, selain partai politik, yang menjadi peserta pemilu ada yang berasal dari perorangan yaitu untuk menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai wakil provinsi
102 Kontrol politik kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan sekaligus untuk memberi masukan dalam suatu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah
103 Kontroversi politik perdebatan atau pertentangan tentang suatu masalah politik. Pemberian hak pilih anggota TNI pada pemilu 2009 masih menjadi kontroversi politik, sebagian ada yang pro, namun ada pula yang kontra
104 Konvensi Montevideo konvensi yang dilaksanakan di Uruguai yang dihadiri negara-negara antar Amerika (pan-Amerika) yang menghasilkan tentang syarat berdirinya suatu negara yang terdiri dari 1. pemerintahan ber-daulat 2. wilayah 3. rakyat dan 4. adanya pengakuan dari negara lain
105 Korp diplomatik suatu perkumpulan atau perhimpunan dari para diplomat
106 Korpri Korp Pegawai Republik Indonesia, berdiri pada 29 Nofember 1971, sebagai sebuah organisasi yang menghimpun dan membina seluruh PNS. Pada perjalanannya menjadi salah satu onderbouw Golkar. Namun, sejak reformasi Korpri menyatakan independen atau tidak terikat dengan kekuatan politik tertentu, terutama setelah adanya kebijakan bahwa PNS harus netral
107 Kosgoro Koperasi Serbaguna Gotong Royong, sebuah organisasi yang berafiliasi politik pada partai Gokar
108 Kriminalisasi konflik politik suatu pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan mas-yarakat pada suatu kebijakan pemerintah adalah dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal
109 Krisis kepemimpinan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin atau sulitnya mendapatkan pemimpin yang dipercaya
110 Krisis legitimasi pengakuan dan dukungan dari masyarakat yang memudar atau berkurang kepada pemerintah dan pemimpin
111 Krisis politik keadaan politik yang genting, berbahaya atau tidak stabil karena ada masalah politik yang besar
112 Kritik politik celaan atau masukan mengenai masalah politik yang bertujuan untuk mengubah sikap lawan atau pemerintah
113 Kubu oposisi kelompok yang melakukan oposisi atau menentang pemerintah
114 Kubu pemerintah kelompok yang mendukung pemerintah
115 Kudeta konstitusional merebut kekuasaan dengan jalan sesuai konstitusi atau memanfaatkan celah konstitusi. Sebagian pakar menyebut kudeta konstitusional itu dilakukan oleh Soeharto pada masa orde lama, yaitu dengan bekal supersemar yang sebagian pakar mengatakan sebagai pengalihan mandat, sebagian lain me-nyebutnya penyerahan kekuasaan
116 Kultur stelsel sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia
117 Kung Chan Tang partai komunis di China
118 Kuo Min Tang partai nasional di Thailand yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen dengan ajarannya San Mi Chu I
119 Kyai langitan/khos sejumlah kyai NU yang dianggap memiliki keistimewaan dan kemampuan luar biasa. Ketika Gus Dur menjadi presiden, kyai langitan sering menjadi broker politik. Kyai yang termasuk khos diantaranya adalah kyai Faqih

Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.