Kata Awalan A Menurut Kamus Politik

Ditemukan 92 Kata awalan a menurut Kamus Politik. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 A 1) tidak, seperti apolitik yang mengandung arti tidak berpolitik atau tidak paham masalah politik 2) huruf yang menempati urutan pertama
2 abad keemasan masa kejayaan dari suatu bangsa atau Negara
3 abadi sebuah surat kabar milik NU
4 abdi hamba atau orang bawahan. Seseorang yang mengabdikan diri
5 abdi dalem para pegawai keraton yang mengabdikan dirinya untuk melayani Sultan/Raja, Bupati atau Pangeran pada zaman kerajaan dulu
6 abdi negara sebutan bagi pegawai negeri yang bekerja pada pemerintah. Mereka dituntut untuk mempersembahkan de-dikasi dan loyalitasnya demi kepentingan negara dan masyararakat
7 abdikasi turun tahta secara sukarela dari seorang raja atau pelepasan kekuasaan
8 absah sah atau resmi, diterima dan diakui kebenarannya. Mendagri telah mengabsahkan calon terpilih Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si dari hasil Pilkada sebagai Bupati Purbalingga
9 absolut mutlak atau tidak terbatas. Kekuasaan absolut berarti kekuasaan mutlak dan tidak terbatas yang dimiliki seseorang, sehingga cenderung bersifat otoriter. Biasanya kekuasaan absolut dimiliki oleh seorang raja, terutama raja-raja pada zaman dulu. Contohnya raja Perancis yakni Louis XIV yang amat terkenal dengan ucapannya ' negara adalah saya
10 absolutisme suatu bentuk pemerintahan yang tidak berdasarkan Undang-undang Dasar, akan tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan penguasanya
11 abstain tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes. Dia memilih abstain ketika pemilihan ketua RT di kampungnya
12 ad interim jabatan sementara waktu. Jenderal Agum Gumelar yang pada saat itu menjabat Menteri Perhubungan pernah ditunjuk menjadi ad interim Menko Polkam oleh Presiden Gus Dur, ketika Jenderal SBY mundur dari jabatannya
13 adicita ideologi atau pandangan hidup
14 adigang suatu sikap suka memperlihatkan atau menonjolkan kekuasaan dan jabatan
15 adikara berkuasa secara sewenang-wenang
16 adikuasa berkekuatan besar atau luar biasa. Sebutan ini biasanya dikaitkan dengan kekuasaan suatu negara. Negara adikuasa merupakan negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga kadang memaksakan keinginannya pada negara lain. Contohnya; Negara Amerika Serikat (Blok barat) yang sering disebut juga sebagai polisi dunia, dan Negara Uni Sovyet (blok timur) sebelum mengalami kehancuran
17 adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak berat sebelah atau tidak memihak. Keadilan merupakan nilai dan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan politik. Pemimpin harus adil kepada rakyatnya termasuk kepada rakyat yang berbeda partai/ ideologinya
18 adipati 1) sebuah gelar yang diberikan kepada raja muda 2) keturunan bangsawan yang tinggi di daerah Kalimantan 3) gelar untuk bupati sebelum kemerdekaan di daerah Jawa
19 adiraja gelar raja yang tertinggi
20 adiwangsa bangsa yang utama
21 administrasi kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peme-rintahan
22 agenda acara/program yang akan dibahas dalam rapat atau suatu persidangan
23 agitasi pidato berapi-api untuk mempengaruhi dan menghasut massa, biasanya dilakukan oleh aktivis dan tokoh partai politik sesuai dengan agenda politiknya
24 agitatif bersifat agitasi (menghasut)
25 agitator orang yang melakukan penghasutan
26 agresi penyerangan
27 agresor Negara yang melakukan penyerangan pada negara lain
28 ahimsa larangan menggunakan kekerasan dalam berjuang. Salah satu moto perjuangan dari Mahatma Gandi (India)
29 ahli negara Orang yang paham tentang masalah kenegaraan dan pe-merintahan
30 ajudan perwira yang diperbantukan kepada perwira tinggi sebagai sekretaris atau pendamping
31 aklamasi persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan. Pemilihan presiden Soekarno dilakukan secara aklamasi dalam sidang PPKI
32 akomodasi proses penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari konflik. Akhirnya calon yang kalah dalam pemilihan ketua partai diakomodasi menjadi salahsatu pengurus
33 akseptabel diterima semua fihak. Seseorang yang memiliki kemampuan,, kepercayaan dan dedikasi yang baik sehingga semua kalangan (agama, suku, ideologi, ras) dapat menerimanya. Dia meru-pakan seorang pemimpin yang akseptabel di masyarakatnya
34 aksi militer 1. tindakan yang dilakukan dengan ke-kuatan tentara terhadap pemberontak atau pengacau keamanan 2. tindakan militer atau serbuan dengan menggunakan kekuatan militer terhadap suatu Negara
35 aksi polisional aksi militer setempat yang dilakukan tentara pemerintah tanpa adanya permberitahuan secara resmi terhadap orang atau kelompok yang dinilai melanggar keamanan dan ketertiban internasional
36 aktor intelektual seseorang yang menjadi perencana atau bertanggung jawab dalam sebuah kegiatan aksi atau terror. Aktor intelektual pengeboman di kedutaan Australia akhirnya ditangkap polisi
37 alih tugas perpindahan jabatan dari satu instansi ke instansi lain. Kapolwil Bogor akhirnya dialihtugaskan setelah terbukti ikut andil dalam pemukulan anak buahnya sendiri
38 ahli politik seseorang yang memiliki wawasan politik yang luas atau memiliki kemampuan dalam berpolitik. Amin Rais termasuk seorang ahli politik karena berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden dengan kendaraan poros tengahnya, dia sendiri menjadi Ketua MPR padahal suara PAN hanya menduduki urutan kelima dalam pemilu 1999
39 Aa Asia Afrika. Sebuah konfrensi yang diikuti oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 September 1955 dengan menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Dasasila Bandung (sepuluh butir kese-pakatan) yaitu; 1) menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang ter-kandung dalam piagam PBB 2) menghormati kedaulatan semua bangsa 3) mengakui persamaan ras dan bangsa baik besar atau kecil 4) tidak melakukan intervensi atau ikut campur masalah dalam negeri lain 5) menghormati hak tiap bangsa untuk mem-pertahankan diri 6) tidak melakukan tekanan pada negara lain 7) tidak melakukakan agresi pada negara lain 8) tidak melakukan tindakan atau ancaman ataupun peng-gunaan kekerasan pada integritas teritorial negara lain 9) memajukan kepentingan bersama 10) menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya
40 abg tiga pilar utama penopang Golkar pada masa orde baru yaitu; A (keluarga ABRI), B (birokrasi) dan G (Golkar). Dengan tiga pilar inilah Golkar pada masa orde baru menjadi partai yang kuat dan selalu menjadi pemenang mayoritas (single mayority) dari sejak pendiriannya sampai tumbangnya orde baru
41 abri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, meliputi angkatan darat, laut, udara dan kepolisian dipimpin oleh seorang panglima ABRI. Pada perkembangannya ABRI berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang meliputi tiga angkatan yaitu angkatan darat, laut dan udara. Sedangkan kepolisian terpisah se-bagai lembaga keamanan Negara
42 abs Asal Bapak Senang, bentuk dari bapakisme merupakan suatu sikap mental bawahan yang menyampaikan informasi atau laporan yang baik-baik saja dan berusaha menutupi laporan yang buruk dengan maksud agar atasan menjadi senang tanpa memper-hatikan objektivitas dan kebenaran dari lapo-rannya
43 aji mumpung upaya untuk memanfaatkan kesem-patan demi meraih keuntungan pribadi
44 abuse of power penyalahgunaan dari kekuasaan
45 ABCD Amerika, British (Inggris), China dan Dutch (Belanda). Suatu gabungan Negara-negara eropa dalam perang Asia
46 ABRI hijau sebutan untuk tokoh dari tentara yang dekat dengan kelompok Islam atau memiliki latar belakang santri. Sebutan ini sengaja dimunculkan untuk kepentingan kelompok tertentu
47 ABRI merah putih sebutan untuk tokoh tentara yang berjiwa nasional dan cenderung menjauhi bahkan memusuhi kelompok Islam, biasanya berlatarbelakang abangan. Sebutan ini sengaja dimunculkan untuk ke-pentingan kelompok ter-tentu
48 AD/ART partai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap, dikatakan juga sebagai konstitusi partai
49 AFNEI Allign Forces Nederlands East Indies, satuan khusus yang dibentuk oleh sekutu bertugas untuk melucuti senjata Jepang di Indonesia setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan sekutu
50 AIPO Asean Inter Parliamentary Organization. Organisasi antar parlemen dari Negara-negara yang tergabung dalam Asean
51 Abraham Lincoln salah satu Presiden Amerika Serikat yang mengemukakan pengertian demokrasi sebagai suatu pe-merintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government is from the people, by the people and for the people)
52 Absolute majority mayoritas mutlak
53 Accesion peleburan suatu wilayah atau negara kepada wilayah atau negara lain
54 Adagium politik ungkapan atau pepatah yang terdapat dalam dunia politik. Misalnya suatu ungkapan, tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi, 'politik merupakan siapa mendapat apa, kapan.'
55 Aditiawarman nama dari raja Minangkabau yang pertama
56 Adol Hitler pemimpin NAZI (nasional sosialis) Jerman yang mencita-citakan keagungan bangsa Jerman (Aria) sebagai ras yang unggul. Dia menjadi pemimpin Jerman yang diktator dengan mem-berangus demokrasi dan mendirikan Negara yang totaliter serta mene-rapkan politik lebensraum
57 Adudomba membuat berselisih atau bertikai antar pihak yang sepaham/separtai. Para kandidat ketua partai itu diadu domba oleh penguasa
58 Affair politik skandal politik atau kejadian politik yang menghebohkan
59 Afiliasi partai kerjasama, pertalian atau memiliki hubungan dengan partai
60 Afiliasi politik pertalian atau hubungan dengan paham politik tertentu
61 Agenda politik rencana atau program politik suatu partai politik
62 Agenda setting suatu tahapan untuk memilih dan menentukan masalah apa yang akan dibahas atau diputuskan
63 Agent of change agen perubah, sebutan bagi kelompok mahasiswa yang melakukan gerakan atau aksi untuk memperjuangkan peru-bahan-perubahan menuju perbaikan di bidang sosial politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh peran mahasiswa sebagai agen of change adalah memperjuangkan tuntutan tritura pada zaman orde lama, tuntutan enam visi reformasi pada masa reformasi
64 Agregasi kepentingan salah satu fungsi partai politik untuk dapat menyalurkan aspirasi atau keinginan rakyat kepada pemegang kekuasaan atau pemerintah
65 Agresi militer penyerangan suatu Negara kepada negara lain dengan menggunakan kekuatan militer
66 Ahmad Dahlan tokoh pendiri dari ormas Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta
67 Ajudan Presiden perwira menengah yang bertugas mengawal presiden (selalu berdiri di samping atau belakang) bila presiden sedang menyampaikan pidato kenegaraan
68 Akomodasi aspirasi penyesuaian atau penerimaan aspirasi
69 Akomodasi politik penampungan atau penerimaan kepentingan politik tertentu
70 Akseptabilitas politik berkaitan dengan diterimanya seseorang dalam kedudukan politik oleh masyarakat
71 Aksesori demokrasi ungkapan untuk partai Islam PPP pada masa orde baru, yang fungsi utamanya hanya sekedar penggembira dan mesin pengumpul suara sekali dalam lima tahun
72 Aksi Mogok kerja suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memprotes kebijakan tertentu yang dirasakan tidak adil atau bertujuan memperjuangkan sesuatu dengan cara tidak masuk kerja selama beberapa waktu. Para buruh akhirnya beramai-ramai mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah pada pihak manajemen perusahaan
73 Aksi Mogok makan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memprotes kebijakan tertentu yang dirasakan tidak adil dengan cara tidak makan selama beberapa waktu. Para mahasiswa akhirnya melakukan aksi mogok makan di depat gedung rektor untuk memprotes kenaikan SPP
74 Aksi buruh demonstrasi atau gerakan yang dilakukan oleh para buruh untuk melakukan tuntutan atau protes mengenai kebijakan pemerintah atau perusahaan tentang masalah buruh (upah, kesejahteraan, perlin-dungan keselamatan kerja atau aturan)
75 Aksi cap jempol darah suatu gerakan masyarakat yang membubuhkan jempol darahnya pada sehelai kain panjang sebagai bentuk protes, tuntutan atau dukungan. Massa PDIP di Jawa Timur melakukan aksi cap jempol darah untuk mendukung Megawati sebagai Presiden
76 Aksi massa demonstrasi, suatu gerakan yang melibatkan orang banyak untuk melakukan tuntutan atau protes
77 Aksi tanda tangan suatu gerakan masyarakat dengan cara mem-bubuhkan tanda tangan pada kain panjang putih sebagai bentuk protes atau tuntutan atau dukungan. Mahasiswa melakukan aksi tanda tangan untuk menolak pemilihan rektor yang dinilai sarat kecurangan
78 Aksi terorisme gerakan untuk membuat ketakutan dan kekacauan pada masyarakat dengan cara kekerasan seperti pengeboman
79 Aksi tutup mulut gerakan diam atau tidak mau berbicara sebagai bentuk protes dengan jalan menjahit bibirnya sendiri. Warga korban aliran listrik SUTET melakukan aksi tutup mulut di Jakarta sebagai protes atas kebijakan Telkom yang tidak mau membayar ganti rugi tanahnya
80 Aksioma politik pernyataan politik yang dapat diterima kebenarannya walaupun tidak dapat dibuktikan
81 Aktivis LSM orang yang aktif di dunia LSM dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuannya untuk menjadikan LSM sebagai organisasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat
82 Aktivis demokrasi orang yang aktif dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai dan pelaksanaan kehidupan demokrasi. Gus Dur oleh berbagai kalangan dikenal sebagai aktivis demokrasi, terutama keterlibatannya dalam Forum Demokrasi
83 Aktivis demontrasi orang yang aktif dalam melakukan aksi atau unjuk rasa kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat
84 Aktivis mahasiswa mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan ikut terlibat secara aktif dalam melakukan upaya perubahan sosial masyarakat sebagai agen of change dan agen moral
85 Aktivis masyarakat orang yang ikut aktif di lingkungan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan
86 Aktivis partai orang yang aktif dalam kepengurusan partai serta ikut menggerakkan agar partainya menjadi besar dan menang dalam pemilu. Dia merupakan aktivis partai yang disegani karena sikapnya yang jujur, vokal dan berani dalam menyampaikan pendapat
87 Aktivis, aktor orang yang aktif dalam suatu organisasi/partai atau di masyarakat dan biasanya menjadi motor penggerak bagi lingkungannya
88 Akuntabilitas politik pertanggungjawaban politik
89 Al Irsyad Al Islamiyyah sebuah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang beranggotakan umat Islam dari keturunan Arab, bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial tetapi tidak memiliki kepengurusan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan seperti ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kepengurusannya hanya sampai tingkat cabang yaitu setingkat kabupaten
90 Aliansi politik ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik
91 All Indian Congres Party partai kongres di India yang merupakan organisasi pergerakan pertama yang berdiri pada tahun 1885. Kelahirannya dipicu oleh penderitaan rakyat India akibat penjajajahan Inggris, bertujuan untuk mencapai kemerdekaan rakyat India dengan mempergunakan jalan yang tidak melanggar undang-undang. Tokoh-tokohnya antara lain Motilah Nehru, Mahatma Gandhi dan Jawarharlal Nehru
92 Als ik een Nederlander was andaikan Aku seorang Belanda, sebuah karangan yang ditulis oleh R.M. Suwardi Surya-ningrat yang berisi kritikan pedas terhadap pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia dan telah membuat rakyat menderita Amanat 1. terkait dengan sesuatu yang diperca-yakan untuk dijalankan secara benar. Kekuasaan pada dasarnya meru-pakan amanat dari rakyat 2. perintah Amanah dapat dipercaya, mampu menjalankan tugas dengan benar Amaterasu omikami bangsa Jepang meyakini sebagai keturunan dari dewa matahari, sehingga merasa dirinya paling hebat dan menganggap rendah negara lain, pada akhirnya Jepang melancarkan politik ekspansi ke negara lain di bawah kepemimpinan Kaisar Hirohito Amandemen perubahan Undang-undang Dasar. Untuk Indonesia amandemen merupakan perubahan kalimat, penyisipan kata, pencabutan pasal dan penambahan pasal. Proses amandemen dilakukan oleh MPR dan telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 atau ada yang menyebut UUD 2002 terdiri dari 26 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan Amandemen UUD 1945 Tahap I amandemen ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR RI pada pada tahun 1999. Amandemen meliputi; pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1, pasal 13 (ayat 2, 3), pasal 14 (ayat 1, 2), pasal 14 (ayat 1, 2), pasal 15, pasal 17 (ayat 2, 3), pasal 20 (ayat 1, 2, 3, 4) serta pasal 21 Amandemen UUD 1945 Tahap II amandemen kedua yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2000. Amandemen ini meliputi; pasal 18 (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) pasal 18 A (ayat 1, 2) , pasal 18 B (ayat 1, 3), pasal 19 (ayat 1, 2, 3), pasal 20 ayat 5, pasal 20 A (ayat 1, 2, 3, 4), pasal 22 A, pasal 22 B, pasal 35 E, pasal 26 (ayat 2, 3), pasal 27 ayat 3, pasal 28 A, pasal 28 B (ayat 1, 2), pasal 28 C (ayat 1, 2), pasal 28 D (ayat 1, 2, 3, 4), pasal 28 E (ayat 1, 2, 3, 4), pasal 28 F, pasal 28 G (ayat 1, 2), pasal 28 H (ayat 1, 2, 3, 4), pasal 28 I (ayat 1, 2, 3, 4, 5), pasal 28 J (ayat 1, 2), pasal 30 (ayat 1, 2, 3, 4, 5 ) dan pasal 36 A, 36 B dan 36 C Amandemen UUD 1945 Tahap III dilaksanakan pada tahun 2001, meliputi; pasal 1 (ayat 2, 3), pasal 3 (ayat 1, 2, 3), pasal 6 (ayat 1, 2), pasal 6 A (ayat 1, 2, 3, 4, 5), pasal 7 A, pasal 7 B (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), pasal 7 C, pasal 8 (ayat 1 dan 2), pasal 11 (ayat 2 dan 3), pasal 17 ayat 3, pasal 22 C (ayat 1, 2, 3, 4), pasal: 22D (ayat 1, 2, 3,4), pasal 22 E (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6), pasal 23 (ayat 1, 2, 3), pasal 23 A, pasal 23 B, pasal 23C, pasal 23 D, pasal 2 E (ayat 1, 2, 3), pasal 23 F (ayat 1, 2), pasal 23 G (ayat 1, 2), pasal 24 (ayat 1, 2), pasal 24 A (ayat 1, 2), pasal 24 A (ayat 1, 2, 3, 4, 5), pasal 24 B (ayat 1, 2, 3, 4) dan pasal 24 C (ayat 1, 2, 3, 4, 5 ,6) Amandemen UUD 1945 Tahap IV diselenggarakan pada tahun 2002, meliputi; pasal 2 ayat 1, pasal 3 (ayat 1, 2), pasal 8 ayat 3, pasal 24, pasal 3 (ayat 1, 2, 3, 4, 5), pasal 32 (ayat 1, 2), pasal 33 (ayat 4, 5), pasal 34 (ayat 1, 2, 3, 4) dan pasal 37 (ayat 1, 2, 3, 4, 5) Ambassador duta besar, wakil suatu Negara di Negara lain Ambisi politik nafsu atau keinginan yang kuat untuk menduduki jabatan politik atau kekuasaan Ambtenaar pegawai negeri pada zaman Belanda AMD ABRI Masuk Desa, sebuah program ABRI pada masa orde baru untuk ikut mensukseskan pembangunan di desa. ABRI bersama rakyat bergotong-royong mem-bangun jembatan, balai desa, rumah ibadah dll. Saat ini ABRI telah berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) Amir pemimpin, pimpinan di Negara Islam Amirul bahri pimpinan untuk kesatuan angkatan laut, untuk Indonesia disebut dengan laksamana Amirul mukminin pemimpin kaum mukmin, suatu panggilan bagi pemimpin Islam yang merupakan wakil (pelanjut) kepemimpinan Rasulullah SAW, terdiri dari Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib atau keempatnya disebut juga Khulafaur Rasyidin Amnesti pengampunan yang diberikan presiden sebagai kepala negara kepada orang yang bersalah (dijatuhi hukuman) terutama di kasus politik AMPG Angkatan Muda Partai Golkar, sebuah organisasi para pemuda yang bernaung dibawah partai Golkar AMPI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Organisasi kemasyarakatan pemuda yang didirikan pada 28 juni 1978 dengan tujuan untuk membentuk kader - kader bangsa pelopor pembaharuan dan pembangunan yang berorientasi karya dan kekaryaan , serta memiliki jiwa dan semangat patriotisme untuk mencapai tujuan nasional Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 AMPII Anak, Menantu, Ponakan, Isteri dan Ipar. Sebuah istilah yang menggambarkan ter-jadinya nepotisme dalam keanggotaan MPR pada masa orde baru. Di mana sebagian anggota MPR yang diangkat ada yang merupakan isteri, menantu, ponakan dan adik ipar dari pejabat atau Presiden. Sebagai contoh suaminya jadi menteri, isterinya jadi anggota MPR (yang diangkat) Ampres Amanat Presiden, suatu pidato atau amanat yang disampaikan oleh kepala Negara dalam acara resmi kenegaraan Anarkis keadaan kacau atau adanya kekerasan dalam suatu aksi/kegiatan massa Anarkhisme tanpa pemerintah. Suatu paham yang tidak menginginkan pemerintahan dan Negara atau tidak berdasarkan undang-undang. Manusia tidak memerlukan Negara dan pemerintah yang dilengkapi alat pemaksa, polisi dan institusi hukum tapi perlu adanya masyarakat bebas tanpa kekangan Anasional tidak bersikap nasional, tidak setia pada Negara dan bangsa Ancaman kemampuan untuk membuat orang lain tunduk dengan meng-gunakan upaya me-ngancam baik secara lisan atau perbuatan Andi sebuah gelar kebangsawanan pada masyarakat Bugis Andika kekuasaan Andika penghulu seorang kepala adat di daerah Minangkabau Andil politik memiliki jasa atau peran di bidang politik. Mahasiswa memiliki andil politik yang besar dalam mem-perjuangkan reformasi di Indonesia Aneksasi pengambilan paksa tanah atau wilayah milik negara lain ANFREL Asean Network for Free Election, sebuah jaringan Negara-negara Asean yang ikut me-mantau dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia Angka kuota pemilu jumlah suara yang diperoleh partai dalam pemilu dibagi jatah kursi yang tersedia. Anggota orang yang menjadi bagian atau masuk golongan/partai tertentu Anggota partai orang yang masuk menjadi bagian partai karena merasa setuju dengan ideologi dan platform partainya Angkatan sebuah generasi atau kelompok yang segenerasi. Misalnya angkatan 45, angkatan 66 Angkatan darat pasukan tentara dengan per-lengkapannya yang bertugas di daratan Angkatan kelima pembentukan kesatuan tentara yang berasal dari buruh dan tani dibawah kendali PKI atau lebih dikenal dengan buruh tani dipersenjatai Angkatan laut pasukan tentara dengan per-lengkapannya yang bertugas di lautan Angkatan perang kelompok orang yang bekerja sebagai tentara baik pada angkatan darat, laut, udara dengan dilengkapi senjata yang bertugas untuk pertahanan Angkatan udara pasukan tentara dengan per-lengkapannya yang bertugas di udara Angkatan 45; pejuang kemerdekaan yang berjuang pada masa revolusi 1945 Angkatan 66 orang-orang yang ikut berjuang dalam menurunkan orde lama dan membangun orde baru Angkat senjata berperang Ansar pembantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dari kelompok mas-yarakat Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah Antasari tokoh pejuang dari Banjar (Kalsel) yang menentang VOC Belanda Antek kaki tangan, suruhan atau orang yang diperalat untuk kepen-tingan mereka Antek PKI orang-orang yang diperalat oleh PKI untuk mencapai tujuan politik PKI Anti demokrasi sebuah sikap menolak dan tidak mendukung dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi Antipati penolakan atau perasaan tidak suka atau tidak setuju Antisemitisme paham yang dianut seseorang atau kelompok yang tidak suka pada orang Yahudi dan negaranya Israel (biasanya kebanyakan orang Arab dan umat Islam) Anulir dianggap tidak sah. Pemilihan ketua RT dianulir karena banyak kecurangan Anumerta pensiunan tentara, gelar atau kenaikan pangkat yang diberikan kepada tentara yang telah meninggal Aparat alat Negara, aparatur pemerintah Apatis sikap acuh tak acuh atau tidak peduli Apatis politik orang yang tidak peduli atau tidak mau berpartisipasi dan menarik diri dari kehidupan politik Apatride seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan manapun. Seorang anak dari keturunan warga Negara yang menganut Ius Soli (berdasarkan kelahiran) kemudian dia lahir di Negara yang menganut asas Ius Songuinis (berdasarkan keturunan). Contohnya seorang anak dari keturunan Amerika Serikat (ius soli) kemudian lahir di Negara China (ius songuinis) APBD Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Daerah, suatu program keuangan daerah yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam sidang paripurna DPRD yang memuat tentang kebijakan keuangan daerah terkait dengan berbagai pendapatan dan pe-ngeluaran keuangan daerah APBN Anggaran Penda-patan dan Belanja Nasional, suatu program keuangan nasional yang dihasilkan atas persetujuan presiden dan DPR dalam sidang paripurna DPR yang memuat tentang kebijakan keuangan nasional terkait dengan berbagai pendapatan/pemasukan dan pengeluaran Negara Apolitical being ungkapan dari Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari politik APKASI Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, sebuah lembaga yang beranggotakan para Kepala Daerah untuk urun rembug masalah pembangunan daerah APRA Angkatan Perang Ratu Adil, suatu kelompok pengacau keamanan yang anggotanya tentara bekas KNIL yang melakukan pembunuhan masal terhadap rakyat Bandung pada tahun 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling Arena politik gelanggang atau tempat ber-langsungnya kompetisi politik untuk meraih kekuasaan politik Aristokrasi suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh kaum bangsawan, kaum cerdik pandai atau oleh beberapa orang yang tinggi martabatnya Arogansi kekuasaan sombong atau memiliki perasaan superior karena dimilikinya kekuasaan yang besar Arogansi politik sikap sombong karena dimilikinya jabatan atau kekuasaan politik Arsip dokumen atau surat penting Ars politica pengetahuan tentang Negara atau pemerintahan Artikulasi politik proses penyampaian aspirasi, kepentingan dan tuntutan rakyat terhadap lembaga politik yang ada (DPR/MPR/DPD/DPRD) Aru gelar bangsawan pada masyarakat Bugis Asas berasal dari bahasa Arab yang artinya pondasi. Selanjutnya asas diartikan sebagai landasan, kaidah atau dasar sistem, sebagai prinsip yang digunakan untuk menjadi pegangan atau pedoman. Asas biasanya dipakai oleh partai sebagai identitas dan dasar perjuangan atau landasan bergerak. Misalnya ada partai yang berasaskan Islam, berarti Islam dijadikan sebagai dasar, landasan atau penuntun dalam melakukan aktivitas politiknya Asas tunggal suatu kebijakan politik orde baru yang menetapkan bahwa semua organisasi sosial (ormas) dan organisasi politik (partai politik) harus menggunakan pancasila sebagai asasnya dan tidak boleh menggunakan asas yang lain seperti Islam atau sosialis Asemble sidang majelis Asisten orang yang membantu, pengikut di bawah kepala Asisten wedana jabatan seperti camat pada zaman dulu yang membantu wedana Askar tentara atau laskar Asosiasi perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama. Contohnya; Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Aspirasi usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai. Aspirasi rakyat agar pemerintah menurunkan harga BBM perlu mendapat perhatian yang serius Aspirasi mampet aspirasi yang mandeg atau tidak dapat disalurkan dengan benar Aspirasi politik keinginan atau usulan rakyat yang menyangkut masalah atau kebijakan politik. Aspirasi politik ini biasanya disampaikan kepada wakilnya di DPR atau DPRD. Para buruh menyampaikan aspirasi politiknya kepada DPR mengenai upah buruh minimal yang belum disahkan pemerintah Aspri Asisten Pribadi, seseorang yang tugasnya membantu pada orang lain secara pribadi. Yang menggunakan asisten pribadi biasanya seorang pejabat atau anggota DPR Apatis politik tidak peduli terhadap masalah-masalah politik Atheis a = tidak, theis = tuhan. Tidak percaya adanya tuhan Atheisme suatu paham atau ajaran yang meyakini bahwa Tuhan tidak ada, manusia menganggap Tuhan ada karena dipikirkan saja. Ajaran ini sebagian dari pemahaman komunis yang diajarkan oleh Karl Marx Athenia democratia kehidupan masyarakat Athena yang mengalami kejayaan, berperadaban tinggi dan adil makmur. Sebuah sistem pe-merintahan demokratis dengan memiliki kriteria; 1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung 2) adanya kesamaan di depan hukum 3) tumbuhnya pluralisme atau penghargaan terhadap pribadi dan masyarakat untuk mengekspresikan kepribadian individunya Attribute of politica figure suatu ungkapan untuk menjelaskan keberadaan partai Islam pada masa orde lama, di mana partai politik khususnya partai Islam tidak bisa berfungsi sebagai kekuatan politik sebagaimana mestinya, tetapi lebih dari sekedar perlengkapan dari pemimpin besar revolusi Soekarno sebagai figur politik yang memiliki peranan yang sangat dominan dalam kehi-dupan politik nasional. Bahkan Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi pada tahun 1960 A.W.S. Mallaby pemimpin tentara sekutu yang mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, bertugas untuk melucutu senjata Jepang yang kalah dari sekutu sekaligus membebaskan tentara sekutu Audiens peserta seminar atau diskusi Audiensi kesempatan utuk bertemu dengan pejabat tinggi (Presiden, Gubernur, Bupati) untuk membahas atau me-nyampaikan suatu ma-salah. Para mahasiswa beraudiensi dengan Gubernur untuk mem-bahas rencana seminar nasional Autarki kekuasaan mutlak atau tidak terbatas Autokrat orang yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas Authoritarian Massparty pengendali kekuasaan negara mendasarkan kekuasaannya kepada partai tunggal dan pribadi pemimpin yang kuat Authoritarian personal pemegang kendali politik nasional mendasarkan kekuasannya pada kekuasaan tradisional dan individu pemimpin Aula ruangan tempat rapat atau pertemuan Aung San Suu Kyi seorang aktivis pro demokrasi dari Nyanmar Awam rakyat banyak/ umum. Biasanya sebagai sebutan bagi yang tidak memiliki wawasan polik B huruf yang menempati urutan kedua Babinsa Bintara Pembina Desa, seorang tentara setingkat bintara yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan pada masyarakat desa Badan kehormatan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, bertugas untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan terhadap anggota DPR yang tidak melaksanakan tugas atau melakukan pe-nyimpangan. Badan Kehormatan dibentuk untuk mewujudkan lembaga DPR yang bersih dan berwibawa. Para anggota DPR yang ditengarai terlibat dalam percaloan dana bantuan untuk daerah tertinggal, diperiksa oleh Ketua Badan Kehormatan DPR RI Drs. Slamet Effendi Yusuf di Jakarta Badan pekerja suatu badan yang dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas untuk membahas dan mempersiapkan ran-cangan ketetapan (rantap) dan rancangan keputusan (ranpus) serta rencana acara sidang MPR yang dipimpin oleh seorang wakil ketua dengan anggota yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada di MPR Badut reformasi sebuah istilah bagi sekelompok mantan pejabat atau penguasa orde baru di mana ketika masih menjabat, jarang atau bahkan tidak pernah menyerukan apalagi memperjuangkan nilai- nilai demokrasi, namun ketika era reformasi mereka begitu keras dan lantang berbicara tentang masalah demokrasi Baginda orang yang beruntung atau mulia. Sebutan untuk seorang raja atau gelar di Minangkabau. Sebagian muslim menyebut baginda kepada Nabi Muhammad SAW Baiat sumpah setia kepada pemimpin atau ketua kelompok. Biasanya dilakukan dalam tradisi kepemimpinan Islam seperti yang pernah dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW Bakal calon yang akan menjadi calon atau seseorang yang mengajukan diri atau diajukan sebagai calon Kepala Daerah atau Presiden BAKIN Badan Koordinasi Intelijen Nasional, lembaga Negara yang khusus membidangi masalah intelijen di Indonesia Bakortanasda Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah, sebuah lembaga militer yang bertugas untuk mengkoordinasikan keamanan di tingkat pusat dan daerah untuk menjaga kehidupan masyarakat yang aman, stabil dan kondusif Balairung suatu tempat untuk menghadap raja Balatentara pasukan prajurit dengan persenjataannya yang lengkap Baleg Badan Legislasi, alat kelengkapan dewan yang bertugas untuk merencanakan dan menyusun program serta menetapkan prioritas pembahasan RUU (rancangan undang undang) untuk satu masa keanggotaan DPR. Badan ini sebagai pusat pembentukan undang-undang dan hokum di DPR Bamus Badan Musyawarah, alat kelengkapan DPR yang bertugas untuk menentukan apakah suatu RUU (Rancangan Undang-undang) yang berasal dari pemerintah atau usul inisiatif DPR perlu dibahas atau tidak, mendesak atau bisa ditunda Bandit penjahat besar Bandung lautan api peristiwa bumi hangus dengan cara melakukan pembakaran kota Bandung agar fasilitas yang ada tidak digunakan oleh sekutu. Peristiwa ini dipicu oleh adanya ultimatum dari sekutu pada tanggal 21 Nofember 1945 agar mengosongkan daerah Bandung utara. Tokoh yang memimpin dari Indonesia yang terkenal yaitu Moh. Toha Bangsa kesatuan orang yang memiliki kesamaan adat, bahasa, sejarah dan nasib serta penderitaan masa lampau memiliki pemerintahan sendiri dan cita-cita bersama di masa depan Bangsawan keturunan orang mulia (raja) Banser NU Barisan Serbaguna NU, organisasi para pemuda yang berada dalam naungan NU Bapakisme 1) suatu kepemimpinan yang menuntut kesetiaan tinggi dari para pengikutnya dengan tanpa diimbangi oleh adanya pengawasan kepada bapak sebagai pemimpin, 2) pengaturan hubungan birokrasi yang dilakukan berdasarkan hubungan seperti bapak dan anak. Bapakisme dalam layanan birokrasi akan berbahaya dan merugikan negara karena akan menimbulkan terjadinya kolusi dan nepotisme Bapilu Badan Pengendali Pemilu, suatu lembaga yang dipimpin oleh Ali Moertofo sebagai organisasi penting dalam penyelenggaraan pemilu 1971 Bappenas Badan Perencanaan Pem-bangunan Nasional, suatu lembaga setingkat departemen yang bertugas secara khusus untuk menyususn perencanaan pelaksanaan pem-bangunan di Indonesia Barbarisme nafsu biadab Bargaining position tawar-menawar tentang posisi, pengaruh atau kedudukan Bargaining politik tawar-menawar tentang masalah politik atau kekuasaan Barikade suatu perintang untuk menghalangi dengan tujuan untuk melindungi dari serangan musuh Barnas Barisan Nasional, suatu kelompok yang beranggotakan para tokoh nasional dan sebagian besar mantan jenderal yang cukup berani dalam memberikan kritikan pada pemerintahan Habibie, bahkan mendukung gerakan mahasiswa turun ke jalan untuk mendongkel kekuasaan Habibie, mengusulkan dibentuknya Komite Rakyat sebagai pengganti pemerintahan. Diantara tokoh Barnas yang cukup vokal adalah Kemal Idris dan Ali Sadikin Basis politik alas, dasar atau dukungan politik Batalion kesatuan tentara bagian dari resimen terdiri dari 3-4 kompi (800 - 1000 anggota tentara) Bayangkara pasukan pengawal Bebas aktif suatu kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas untuk melakukan hubungan dengan negara manapun tanpa tekanan dan paksaan serta ikut secara aktif dalam mewujudkan kehidupan dunia yang aman, damai dan sejahtera. Salahsatu perwujudanya Indonesia aktif dalam PBB, Gerakan nonblok Beking sokongan, dukungan Beking politik penyokong, pendukung atau pelindung dari tokoh atau kekuatan politik Bellum omnium contra omnes persaingan atau pergulatan manusia satu melawan manusia yang lainnya Bendera kain persegi empat yang biasanya sebagai lambang negara/partai Bendera Negara bendera yang dimiliki oleh suatu Negara yang menjadi lambang dan identitas dari Negara tersebut Bendera pusaka bendera merah putih yang dikibarkan saat Bung Karno dan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekan. Sekarang bendera itu disimpan sebagai bendera pusaka, hanya dikeluarkan ketika upacara kenegaraan peringatan proklamasi pada 17 Agustus Bendera setengah tiang bendera yang dipasang karena sedang dalan keadaan berkabung atau sebagai bentuk protes Bendoro gelar bangsawan tinggi di Solo dan Yogyakarta di bawah pangeran Benteng bangunan tempat berlindung/bertahan dari serangan musuh Benteng Stelsel sistem atau siasat Belanda degan cara mendirikan benteng pertahanan pada setiap daerah yang dikuasasinya dengan tujuan untuk mempersempit lawan dan penghubung dengan daerah- daerah lain Bentrok berselisih, berlawanan dan bertentangan. Para demontransi akhirnya bentrok dengan polisi karena dihalangi untuk masuk gedung DPR Bentuk partai tunggal sebuah sistem politik yang hanya menganut satu partai dalam kehidupan politik Negara, tidak memberikan kesempatan kepada partai lain untuk hidup. Biasanya sistem partai tunggal diterapkan di negara diktator atau fasis seperti Uni Sovyet pada masa Stalin, Turki pada masa kekuasaan Kemal Attaturk dengan Partai Rakyat Turki, Italia pada masa kepemimpinan Musollini, Jerman pada masa Hittler dengan partai NAZI Berdikari tidak bergantung pada bantuan orang/ negara lain. Presiden Soekarno di masa kepemimpinannya menerapkan politik berdikari Beredel pemberhentian ijin penerbitan oleh pemerintah karena dianggap melanggar peraturan atau karena tidak disukai penguasa Berontak melawan pemerintahan (kekuasaan) yang sah untuk memisahkan diri. PKI melakukan pem-berontakan pada negara RI sebanyak tiga kali tetapi tidak berhasil Bersimaharajalela berbuat sewenang-wenang Bhineka tunggal ika moto lambang negara kesatuan RI yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua Bhiraiva anor raja moto pada lambang daerah militer VIII Brawijaya yang artinya perkasa tapi rendah hati Bijaksana selalu menggunakan akal budi, arif dalam berbuat dan bersikap Bikameral sistem sistem lembaga perwakilan yang menganut dua badan/kamar. Sebagai contoh; negara Inggris terdiri dari House of Lords dan House of Commons, Amerika Serikat terdiri atas Senat dan House of Refresentative sedangkan Belanda meliputi Eerste Kamer dan Tweede Kamer Bilateral kedua pihak, perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia tentang masalah tenaga kerja Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu Bill of right piagam hak-hak manusia, sebuah undang-undang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan warga negara serta menentukan pergantian raja. Dibuat pada tahun 1689 di Britania Raya Bintang kehormatan anugerah atau penghargaan yang diberikan Presiden sebagai Kepala Negara kepada seseorang yang dianggap berjasa pada masyarakat, bangsa dan Negara Biografi politik riwayat hidup seorang tokoh politik Bipatride memiliki dua kewarganegaraan atau rangkap. Seorang warga Negara dari Negara Ius Songuinis (keturunan) melahirkan anak di Negara yang menganut Ius Soli (kelahiran). Contohnya; keluarga warga China (Ius Songuinis) melahirkan anak di wilayah Amerika Serikat (Ius Soli) Bipolarisasi konfigurasi keseimbangan kekuatan di mana dua pusat kekuatan saling berhadapan satu sama lain (biasanya dengan penuh kebencian yang besar). Contohnya; pasca Perang Dunia II muncul dua Negara adikuasa yaitu Amerika Serikat (blok barat) dan Uni Sovyet (blok timur) Bintara pangkat ketentaraan yang berada di bawah letnan dan di atas kopral Birokrasi 1) secara etimologi berasal dari 'biro' ( bureau ) yaitu kantor atau dinas dan krasi (cracy,kratie) yang berarti peme-rintahan. Birokrasi berarti dinas pemerintahan 2) sistem pemerintahan yang dijalankan pegawai pemerintah yang sangat terikat pada aturan sehingga memperlambat urusan karena harus melalui jenjang atau jabatan-jabatan penguasa Birokrat pegawai yang bekerja di pemerintahan dan bertindak secara birokrasi Birokratis sistem pelayanan pemerintahan yang cenderung bersifat lambat dan statis Birokratik otoritarian adanya konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan- keputusan politik nasional yang hampir seluruhnya berada pada tangan penguasa Negara, kelompok militer dan kelompok teknokrat atau cendekiawan BKR Badan Keamanan Rakyat, tugasnya menjaga kemanan umum di daerah-daerah, para anggotanya terdiri atas bekas anggota PETA, Heiho, Keibodan dan kesatuan pemuda yang terdapat dalam laskar rakyat. BKR bukan sebagai kesatuan tentara tetapi penjaga kemanan. Selanjutnya dibentuk TKR sebagai tentara resmi Negara BKAM Badan Koordinasi Amal Muslim, suatu badan yang tergabung didalamnya 21 ormas Islam yang dipimpin oleh Sudirman dan A.H. Nasution yang meminta untuk direhabilitasinya partai Masyumi kepada pemerintah orde baru. Namun permintaan tersebut ditolak oleh rezim orde baru BKO Bantuan Kendali Operai BKOWI Badan Kerjasama Organisasi Wanita Indonesia, sebuah wadah bagi organisasi wanita untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam membangun kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen, sebuah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPR yang bertugas untuk membangun kerjasama dan membina persahabatan dengan parlemen negara lain guna meningkatkan peran dan fungsi parlemen secara optimal. Kegiatannnya berupa persiapan keberangkatan delegasi kunjungan ke luar negeri, studi banding, seminar Black compaign kampanye negatif, suatu kampanye untuk mencari dukungan rakyat tetapi dengan cara menjelek-jelekkan pihak lawan Black Hand sebuah kelompok dari Serbia yang berusaha mem-bunuh putra mahkota Austria yaitu Frans Ferdinand pada tahun 1914 dan merupakan penyebab khusus terjadinya perang dunia I Blok persatuan beberapa negara untuk memperkuat kedu-dukannya. Misal; blok barat yang berhaluan liberalis kapitalis dan blok timur berhaluan sosialis komunis serta non-blok yang bersikap netral atau tidak memihak kepada keduanya Blok sekutu blok yang terdiri dari 23 negara diantaranya Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika, Jepang, Serbia Blok sentral negara-negara yang menggabungkan diri terdiri dari Jerman, Austria, Turki dan Bulgaria Blokade pengepungan atau penutupan suatu daerah sehingga orang lain yang tidak berkepentingan dilarang keluar masuk ke lokasi daerah tersebut BM PAN Barisan Muda PAN, sebuah organisasi pemuda yang bernaung dibawah Partai Amanat Nasional Boikot menolak bekerjasama atau tindakan meng-halangi agar tujuan kelompok lain tidak tercapai Boikot pemilu tindakan untuk menolak atau tidak mengikuti pelaksanaan pemilu atau bahkan menghalangi pemilu. Sebagian dari aktivis mahasiswa menyerukan boikot pemilu karena dinilai tidak aspiratif dan hanya untuk kepentingan elit politik Bolysyswis suatu aliran dari ideologi/paham komunis yang ada di Rusia Bombardemen pengeboman pada suatu tempat Bonum publicum salah satu tujuan Negara yang artinya 'mewujudkan kebahagiaan bagi rakyat' Borjuis kelas masyarakat dari golongan menengah ke atas sebagai pemilik modal di Eropa Bottom up (politik) kehidupan politik rakyat yang lebih banyak ditentukan oleh kebijakan dari atas (pemerintah) BPD Badan Perwakilan Desa, suatu lembaga legislatif atau lembaga perwakilan di tingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. BPD bertugas untuk mengawasi Kepala Desa atau Lurah dalam menjalankan tugasnya serta bersama Kepala Desa atau Lurah melaksanakan pem-bangunan desa BPK Badan Pemeriksa Keuangan, suatu lembaga yang secara khusus bertugas untuk memeriksa tanggung jawab keuangan dan mengawasi penggunaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) BPKNIP Badan Pekerja Komite Nasioal Indonesia Pusat, suatu badan yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas harian KNIP. BPKNIP menjalankan tugas-tugas DPR dan berhasil menyetujui 133 RUU, di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, suatu lembaga bentukan Jepang untuk mem-persiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat Brifing penjelasan langsung secara singkat mengenai langkah-langkah untuk mengerjakan tugas tertentu atau membahas suatu masalah yang penting Brigade kesatuan angkatan bersenjata terdiri dari resimen dan merupakan bagian dari divisi Brokers politik perantara politik Brosur politik selebaran, berisi bahan informasi tertulis tentang masalah politik Brunei negara yang terletak di utara Kalimantan dengan sistem pemerintahan berupa kesultanan Brutal tidak kenal kesopanan, bersikap kasar, keras dan kurang ajar BTI Barisan Tani Indonesia, sebuah organisasi yang menghimpun para petani dan berafiliasi pada PKI atau sebagai onderbouw PKI Budaya monolitik suatu budaya politik yang memiliki sifat atau karakter yang menyerupai monolit yaitu kesatuan organisasi yang mempunyai kekuatan tunggal dan sangat kuat Budaya politik pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota dari suatu sistem politik Budaya politik kaula suatu budaya politik di mana anggota masyarakatnya memiliki minat, perhatian dan kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama output politik Budaya politik parokial suatu budaya politik yang terbatas pada wilayahnya atau lingkup yang kecil dan sempit, misalnya bersifat provinsialisme, sukuisme atau ber-dasarkan paham agama tertentu secara sempit Budaya politik partisipan budaya politik, di mana anggota masyarakat ikut aktif dalam kehidupan politik. Anggota masyarakat menyadari hak dan tanggung jawabnya serta mampu merealisasikan hak dan menggunakannya serta bertanggung jawab atas kewajibannya Budget 1) anggaran 2) salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menentukan anggaran keuangan berupa APBN bersama pemerintah Budi Utomo organisasi modern pertama yang berdiri pada 20 Mei 1908 oleh mahasiswa STOVIA (sekolah kedokteran pribumi) dipimpin oleh dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dengan membentuk dana pelajar (beasiswa) untuk membantu para pelajar yang cakap dan cerdas akan tetapi tidak mampu. Tujuan organisasi ini adalah mencapai kemajuan dan mening-katkan derajat bangsa. Kelahiran Budi Utomo ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional Indonesia Buletin surat selebaran untuk penjelasan suatu topik masalah, penyampaian informasi atau sarana kampanye Bumi putera penduduk asli Bunga/bintang parlemen seorang anggota parlemen yang memiliki daya tarik luar biasa karena kemampuan leadership atau kemampuan berbicara di forum sidang serta sikapnya sebagai seorang anggota dewan yang simpatik Bunglon reformasi istilah bagi sekelompok orang swasta, baik pengusaha, konglomerat atau LSM, yang ketika dekat dan diuntungkan kebijakan rezim penguasa mereka solid dan mendukung penguasa. Akan tetapi ketika jauh dengan penguasa, mereka lantang menyuarakan demokrasi dan mengkritik atau bahkan ketika penguasa itu mau ambruk mereka ikut menjatuhkan tanpa memiliki rasa malu Bung Tomo tokoh pejuang kemerdekaan dari Surabaya yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat untuk melawan Belanda dengan pekikan Allahu Akbar Bupati orang yang mengepalai suatu daerah kabupaten, dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang disebut Pilkada langsung. Bertanggung jawab bersama dengan DPRD II untuk melaksanakan pem-bangunan dan meningkatkan kese-jahteraan rakyat daerahnya Bursa pembicaraan tentang bakal atau calon jabatan tertentu. Bursa calon presiden menghangat menjelang pemilihan umum secara langsung, ada fooling capres, debat capres bahkan kampanye terselubung antar capres Bureucratic authoritarianisme rezim birokrasi otoritarian, sebuah model kepolitikan dan kekuasaan yang dipimpin oleh kalangan militer dan elit birokrasi dengan adanya pengebirian atau pengekangan terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat BURT DPR Badan Urusan Rumah Tangga, alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPR yang bertugas untuk menangani urusan dapur DPR, kerumah-tanggaan dan kebijaksanaan anggaran DPR Bushido semangat prajurit atau ksatria Jepang sebagai kode etik yang menekankan kesatriaan dan ketaatan pada pemimpin dengan berani mati demi negara dan pemimpin Busuk jahat, buruk atau jelek. Politisi busuk; politisi yang tidak dikehendaki rakyat karena perilakunya buruk dan korup C huruf yang menempati urutan ketiga Cacat politik kekurangan atau aib yang dimiliki oleh suatu partai politik atau tokoh politik. Atau hasil politik yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme politik yang telah ditetapkan Cakrabirawa pasukan elit Negara, resimen yang merupakan pasukan gabungan dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian yang bertugas khusus untuk menjaga keamanan pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno Caleg Calon Legislatif, orang-orang yang berdasarkan per-timbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap Calon yang bakal jadi atau orang yang sengaja diusulkan untuk menduduki jabatan tertentu. Penentuan calon ketua RW mengalami jalan buntu karena masing-masing ngotot untuk maju Calon Bupati/Wakil Bupati orang yang diusulkan oleh partai politik untuk menjadi Bupati/Wakil Bupati dan disahkan oleh KPUD Kabupaten Calon Gubernur/ wakil Gubernur orang yang diusulkan oleh partai politik untuk menjadi Gubernur/Wakil Gu-bernur dan disahkan oleh KPUD Provinsi Calon Presiden orang yang diusulkan oleh partai politik untuk menjadi Presiden dan disahkan oleh KPU Calon tunggal peserta yang akan mengikuti suatu pemilihan hanya terdiri dari satu orang atau satu pasangan. Berdasarkan aturan perundang-undangan, bila terjadi calon tunggal maka pemilihan tidak bisa dilaksanakan Camat kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang berada di bawah Bupati/Wali kota Caplok menguasai atau menyerobot. Mengambil milik orang/negara lain seperti wilayah. Negara A beberapa kali mencaplok wilayah negara kecil Caretaker pejabat sementara Carik juru tulis desa Caturkarya empat program dari kabinet Ampera yang meliputi; 1) memperbaiki sandang dan pangan rakyat, 2) menye-lenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada tahun 1968, 3) melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan 4) melanjutkan perjuangan anti impe-rialisme dan kolonialisme Caturpraja teori pemisahan kekuasaan dari Van Vollenhoven yang membagi kekuasaan menjadi empat lembaga yaitu; kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kepolisian Cekal Cegah dan Tangkal, suatu pelarangan atau pencegahan kepada seseorang yang dinyatakan bermasalah dalam urusan politik /hukum untuk bepergian ke luar negeri Cession penyerahan wilayah dari suatu negara ke negara lain Cession of Hostilities Agreement perjanjian untuk menghentikan permusuhan atau per-tikaian antara dua negara atau lebih CGMI Central Gerakan Mahasiswa Indonesia, sebuah organisasi atau gerakan mahasiswa yang berafiliasi pada PKI dan menjadi salahsatu anderbouwnya Chaos kacau Character building membangun watak bangsa Charter piagam Chairman ketua Chauvinisme aliran ke-bangsaan sempit yang merasa diri sebagai bangsa yang hebat. Jerman pada zaman Hittler menganggap sebagai keturunan bangsa Aria yang paling unggul Check and balances perimbangan kekuasaan dalam seluruh penyelenggaraan negara atau suatu sistem dan mekanisme saling mengontrol (mengawasi) dan mengimbangi antar lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga terbangun hubungan konstruktif untuk mendorong pem-bangunan. Sistem ini ditujukan untuk menghindari dominasi satu lembaga terhadap lembaga lain CIA Central Intelligences Agency, dinas rahasia pusat Amerika Serikat Cipto Mangunkusumo tokoh pergerakan nasional, pendiri Indische Partij (1942) City state negara kota Civic warga Negara Civics ilmu tentang kewarganegaraan Civic education pendidikan kewarganegaraan Civil sipil, rakyat. Civilian government pemerintahan sipil Civil military coalition militer memainkan peran politik yang luas sehingga menjadi suatu blok politik dan politisi sipil hanya bisa memegang kekuasaan atas dukungan pasif dari tentara Civil society masyarakat sipil atau disebut juga masyarakat madani Clash of Civilization benturan antar peradaban Clean government pemerintahan yang bersih Cokromaninoto tokoh pergerakan Indonesia, pendiri Syarekat Islam (1910) Coblos menusuk hingga tembus. Rakyat sedang mencoblos gambar calon presiden dalam pemilu langsung Coersive instrument alat pemaksa Common sense judul tulisan dari Thomas Paine yang berisi tentang paham kemerdekaan Conflict of interest terjadinya benturan atau pertentangan kepentingan Consensul conflik konflik yang bersatu Concentration of power and responsibility upon the president Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan tertinggi berada di tangan presiden Consolidated democracy demokrasi yang telah mencapai kemapanan ditandai dengan ciri-ciri; 1) masyarakat sipil, adanya kebebasan untuk berserikat dan berkomunikasi 2) masyarakat politik, adanya pemilu yang bebas dan jujur 3) tata hukum, adanya konstitusi 4) perangkat negara, adanya norma birokrasi yang legal 5) masyarakat ekonomi, adanya pasar yang sehat Ccontempt of parliament sebuah perwujudan sikap yang merendahkan parlemen (DPR) atau suatu penghinaan, pelecehan dan penistaan terhadap parlemen. Semua perilaku tersebut bertujuan untuk merendahkan parlemen atau menghambat tugas anggota parlemen. Parlemen merupakan lembaga perwakilan dan lembaga politik yang merupakan aktor dan diciptakan dari proses demokrasi yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem ketatanegaraan, sehingga tidak dibolehkan untuk merendahkan lembaga yang terhormat ini. Pemukulan terhadap anggota DPR, Ade Nasution dari FPBR oleh preman di depan gedung DPR pasca persidangan bisnis TNI dinilai sebagai contempt of parliament Coup d' etat pemberontakan pada negara yang dila-kukan secara sengaja dan terencana untuk me-ngambil kekuasaan yang sah Credire,obediere,combattere semboyan dari fasisme yang artinya, yakinlah, tunduklah dan berjuanglah. Semboyan ini berkembang di Italia pada tahun1922-1943 Crimes against humanity kejahatan terhadap manusia Crosscutting Institution organisasi yang mampu menjembatani perbedaan yang ada. Sebutan ini disematkan pada Golkar pada awal kelahirannya CSIS Centre for Strategic and International Studies, sebuah lembaga studi yang didirikan pada 1971 oleh Ali Moertopo dan Daoed Joesoef. Pada masa orde baru, CSIS menjadi think-tank yang memberikan masukan, saran dan rekomendasi untuk pengambil kebijakan pemerintah. Pada dua dekade pertama rezim orde baru, CSIS berhasil membentuk visi kebijaksanaan Negara. Pada perkembangannya, lembaga yang dikenal dengan kelompok tanah abang dan sarang politik gerakan Kristen/Katolik tidak hanya sekedar wadah pemikir tetapi sebagai kelompok kepentingan politik yang berhasil menempatkan kadernya pada kekuasaan Cultural state negara berpaham budaya lokal Cultuur stelsel sistem penanaman atau tanam paksa yang dicetuskan oleh Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Setiap rakyat diminta untuk menanam tanaman yang laku dijual, hasilnya dipakai oleh Belanda. Dengan kebijakan ini rakyat banyak dirugikan dan menjadi sapi perahan sehingga mengalami penderitaan Cut gelar bangsawan putri Aceh Cut Nyak Dien tokoh pejuang wanita aceh D huruf yang menempati urutan keempat Daerah; kesatuan masyarakat hukum Daerah ekstrateritorial wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah Negara di luar batas-batas wilayah territorial Negara yang bersangkutan Daerah istimewa suatu daerah atau biasanya berupa provinsi di Indonesia yang mendapat perlakuan khusus dan berbeda oleh pemerintah pusat karena adanya faktor historis atau dimilikinya kekhasan dari daerah atau provinsi tersebut. Saat ini ada tiga daerah istimewa yaitu daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta Daerah pendudukan daerah yang dikuasasi oleh pihak musuh Daerah tingkat I dan II; provinsi dan kabupaten atau kotamadya Dalih politik; alasan yang dibuat untuk kepentingan politik Dapil daerah pemilihan untuk mencari wakil-wakil rakyat. Contohnya dapil III Jawa Tengah meliputi daerah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Dapil IV meliputi Banjar Negara dan Purbalingga Darurat militer suatu keadaan yang ditetapkan kepada wilayah yang dalam keadaan kacau atau terganggu keamanannya sehingga militer menguasai dan mengendalikan daerah tersebut. Contohnya diterapkan DOM di Aceh pada masa orde baru Darurat negara keadaan negara yang genting atau berbahaya karena ada masalah besar Darurat sipil suatu keadaan darurat yang ditetapkan kepada daerah yang sedang terjadi kericuhan sehingga penduduk sipil dilarang keluar malam pada waktu tertentu. Contohnya; diterapkan darurat sipil di Maluku ketika terjadi konflik horizontal Datuk kepala adat di Minangkabau Datuk Bendahara kepala pemerintahan setelah raja Datuk sri amar diraja cahaya perintah raja yang agung, gelar untuk seorang bendahara pada zaman kerajaan dulu Datuk tumenggung pembesar Negara yang menjaga keamanan Dagorder perintah harian kesatuan militer Dandim Komandan Distrik Militer, seorang pimpinan pada kesatuan militer setingkat kabupaten Danrem Komandan Resort Militer, seorang pimpinan pada kesatuan militer setingkat kecamatan Danton; Komandan Pleton Danramil; Komandan Rayon Militer Dasasila sepuluh ketentuan dasar contohnya Dasasila Bandung Daulat kekuasaan. Berdaulat; mempunyai kekuasaan tertinggi di suatu negara. Kedaulatan ; kekuasan tertinggi dalam suatu Negara Dawlah Islamiyyah Negara atau pemerintahan Islam DDII Dewan Dakwah Islam Indonesia, sebuah lembaga keagamaan yang dipimpin oleh tokoh eks Masyumi yaitu Moh Natsir yang berjuang untuk dakwah Islam. Didirikan pada awal orde baru sebagai tempat berlindung aktivis politik muslim reformis yang disisihkan orde lama dan orde baru. Pada masa reformasi, aspirasi politik nya disalurkan pada PBB (Partai Bulan Bintang) Deadlock jalan buntu, tidak mencapai kesepakatan Debat pertukaran pikiran/ ide secara teratur tentang suatu masalah Debat politik adu argumentasi tentang masalah politik Debat capres suatu kegiatan diskusi dan dialog dengan para calon presiden tentang visi misi dan program yang akan dilaksanakan Decision making pengambilan keputusan, keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat yang menjadi kebijakan pemerintah Declaration des Droits de L'homme et Du Citoyen pernyataan Hak Asasi Manusia dan warga negara, hasil dari revolusi Perancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette yang berisi tiga slogan terkenal yaitu liberte, egalite dan fraternite Declaration of independent day pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Sebuah deklarasi kemerdekaan yang berisi tentang Hak Asasi Manusia dan pemerintahan demokrasi De fakto pengakuan kepada negara menurut kenyataannya bahwa negara tersebut telah berdiri dan melakukan hubungan serta telah terpenuhi unsur-unsur dari pembentukan negara Dehegemonisasi berkurang atau menghilangnya dominasi dan pengaruh kekuasaan suatu negara kepada negara lain De jure pengakuan suatu negara secara hukum kepada negara lain bahwa suatu negara telah berdiri Deideologisasi upaya untuk menghentikan proses penyebaran atau penanaman suatu ideologi pada masyarakat Dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau instansi vertikal lebih tinggi kepada pejabat-pejabat di daerah Deklarasi penyataan singkat tetapi cukup jelas Deklarasi Partai sebuah pernyataan dan pemberitahuan tentang berdirinya partai politik kepada masyarakat Deklarasi calon ketua sebuah acara pernyataan politik dari seseorang yang akan ikut mencalonkan diri dalam proses perebutan jabatan ketua partai dalam suatu kongres/muktamar/ munas partai Deklarasi calon Presiden sebuah acara pernyataan politik dari seseorang yang akan ikut mencalonkan diri menjadi presiden dalam pemilihan umum secara langsung. Tujuan deklarasi adalah untuk mensosialisasikan pencalonannya kepada seluruh rakyat Dekolonisasi penghapusan daerah koloni (jajahan) Dekrit keputusan Kepala Negara atau keputusan dari organ tertinggi (Kepala Negara atau organisasi lain) yang merupakan penjelmaan kehendaknya yang bersifat sefihak Dekrit Presiden keputusan Presiden Soekarno yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, berisi tiga hal; 1) kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 2) mem-bentuk Majelis Permus-yawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Petimbangan Agung Sementara 3) mem-bubarkan Dewan Konstituante (Badan pembuat UUD). Dekrit ini dipicu oleh kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan UUD. Adapun landasan hukum yang dipakai untuk menetapkan Dekrit Presiden ini adalah hak darurat negara Delegasi utusan, seseorang yang ditunjuk oleh perkumpulan, organisasi atau negara dalam suatu perundingan. Moh Hatta mejadi ketua delegasi Indonesia dalam perundingan KMB Delegation of power suatu penyerahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kepercayaan untuk menjalankan kekuasaan atas nama pihak yang mendelegasikan tersebut Delegitimasi suatu ke-adaan tidak absah atau tidak diterima lagi keberadaannya Delegitimasi politik keadaan seseorang atau partai atau pemerintah yang tidak lagi mendapat pengakuan dan dukungan politik dari masyarakat Demagog aktifitas atau politisi yang pandai menarik simpati rakyat melalui pidatonya dengan janji-janji muluk Demagogi suatu permainan politik yang bertujuan untuk mencari perhatian dan dukungan rakyat dengan cara menebar janji agar rakyat tidak percaya lagi pada pemimpin yang sedang berkuasa Demak kerajaan Islam pertama di Jawa Demarkasi perbatasan antara daerah lawan dan daerah sendiri Demisioner berakhirnya jabatan atau kekuasaan. Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati dinyatakan demosioner Demiliterisasi pembebasan atau pengosongan suatu daerah karena adanya pendudukan militer Demobilisasi pembebasan anggota tentara setelah berakhirnya suatu peperangan Democratic competitive bila ada lembaga kompetisi yang demokratis dan militer berada di bawah kontrol politik sipil Demokrasi berasal dari kata demos artinya rakyat dan kratein yang berarti pemerintah. Awalnya terdapat dalam praktek negara kota (polis) di kota Yunani Athena pada tahun 450 SM. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Pericles mengemukakan kriteria demokrasi yang terdiri dari; 1) pemerin-tahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat penuh dan langsung 2) kesa-maan warga negara di depan hukum 3) adanya pluralisme, penghargaan atas perbedaan 4). penghargaan terhadap pribadi untuk mengekspresikan ke-pribadian individu Demokratisasi suatu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai, prinsip dan kaidah demokrasi dalam kehidupan politik bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan, suatu perubahan dari keadaan negara yang nondemokrasi menuju negara yang demokrasi Demokrasi mayoritarian demokrasi yang men-jadikan suara mayoritas menjadi penentu dengan mengabaikan suara minoritas Demokrasi langsung (direct democracy) sistem politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung tanpa diwakili turut serta melakukan kegiatan-kegiatan kene-garaan dalam bidang politik. Setiap keputusan politik dilakukan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi ini pernah dilangsungkan di zaman Yunani Kuno pada abad VI hingga III SM, Dilaksanakan di Negara kota atau polis yang wilayah negara kotanya tidak terlalu luas dan jumlah penduduk masih sedikit sekitar 300.000 sehingga semua rakyat bisa berkumpul dan dimintai pendapatnya. Untuk saat ini pelaksanaan demokrasi langsung dilaksanakan dalam bentuk pemilihan umum Demokrasi liberal demokrasi yang berdasarkan kebebasan, berasal dari barat dengan sistem kapitalis. Di mana setiap orang memiliki kebebasan yang besar. Ciri demokrasi liberal diantaranya 1) demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintah yang terbaik 2) anggota masyarakat memiliki kebebasan yang penuh 3) penerapan sistem voting dalam pengambilan keputusan 4) pemerintah hanya mengatur masyarakat secara terbatas 5) adanya sistem multi partai 6) dibukanya oposisi yang bebas. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu di awal kemerdekaan, ber-langsung mulai bulan Nofember 1945 setelah munculnya Maklumat Pemerintah 3 Nofember 1945 tentang pendirian partai politik sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Demokrasi Pancasila sistem demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-sanaan dalam permus-yawaratan per-wakilan dengan dilandasi oleh sila-sila yang lainnya. Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik; 1) adanya persamaan 2) adanya musyawarah mufakat 3) mengu-tamakan persatuan dan kekeluargaan 4) kebe-basan yang bertanggung jawab Demokrasi perwakilan suatu sistem politik dengan memberikan hak kepada rakyatnya secara tidak langsung yaitu melalui para wakilnya untuk mengikuti kegiatan politik dan menentukan keputusannnya. Contohnya; rakyat memilih anggota DPR untuk menjadi wakilnya di parlemen dan anggota DPR inilah yang secara langsung terlibat dalam kegiatan politik Demokrasi terpimpin suatu sistem demokrasi yang dicetuskan oleh Bung Karno, di mana kekuasaan dan keputusan politik terpusat pada pemimpin besar Presiden Soekarno, pelaksanaan UUD 1945 tidak secara murni dan mengalami berbagai penyimpangan. Dalam demokrasi terpimpin, peran DPR dan partai sangat dibatasi kecuali PKI dan adanya pengangkatan peran ABRI sebagai suatu kekuatan sosial politik. Demokrasi terpimpin oleh Soekarno diharapkan 1. terwujudnya sistem gotong royong 2. tidak berusaha untuk mencari kemenangan 3. setiap pihak mencari titik temu antara partai dan rakyat 4. munculnya konsep Nasakom (nasinal, agama dan komunis). Sistem ini berlangsung sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Soekarno tahun 1965 Demokrat pengikut paham demokrasi Demokratis sikap atau perbuatan yang sejalan dengan nila-nilai dan prinsip demokrasi Demontrasi peng-organisasian sejumlah individu untuk menyatakan kehendak/ keinginan atau melakukan protes kepada pihak terkait (pemerintah, perusahaan, DPR) yang dilakukan di bawah pimpinan komandan lapangan dengan disertai, spanduk, poster-poster dan yel-yel. Demonstrasi mahasiswa pada 21 Mei 1998 yang menuntut Soeharto turun telah membawa korban Demonstran orang yang melakukan aksi demontrasi Depancasilaisasi suatu upaya untuk meninggalkan atau meminimalkan peran ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pada masa orde baru Pancasila menjadi sesuatu yang sakral dan menjadi asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi di era reformasi, Pancasila tidak lagi menjadi sesuatu yang disakralkan, termasuk adanya depancasilaisasi Deparpolisasi suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan peran dan fungsi partai politik atau pengurangan jumlah partai politik Departemen instansi pemerintah yang berwenang, dipimpin seorang menteri. Fungsi departemen yaitu; 1) merumuskan kebi-jaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberi bimbingan dan pembinaan, perijinan sesuai dengan kebi-jaksanaan umum 2) mengelola aset Negara sesuai dengan departemennya 3) melak-sanakan tugas pokok departemen 4) me-ngawasi pelaksanaan tugas pokok Depolitisasi upaya untuk menjauhkan dari kegiatan politik Depolitisasi massa suatu upaya untuk menjauhkan atau menghindarkan masyarakat dari masalah dan kegiatan politik Deputi wakil pejabat Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat Desas desus kabar angin, percakapan yang belum tentu benar dan tidak diketahui sumbernya. Berdasarkan desas-desus politisi itu terlibat subversif Desakralisasi penghilangan kesakralan atau penghapusan nilai keramat. PKS telah melakukan desakralisasi istilah presiden dengan adanya sebutan presiden PKS untuk ketua umum partainya Desaneksasi penyatuan kembali suatu wilayah yang asalnya terpecah-pecah Desersi melarikan diri dari tugas militer Deserter orang yang membelot dari dinas ketentaraan Desentralisasi penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pusat kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut Despotisme nafsu mutlak seorang raja Destabilisasi perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan keadaan suatu negara atau wilayah menjadi tidak stabil Detasemen satuan tentara atau polisi yang ditempatkan di daerah tempur yang bertugas untuk sementara waktu Detektif polisi rahasia Detente berkurangnya ketegangan antara bangsa-bangsa Despot penguasa tunggal yang berbuat seenaknya atau berlaku sewenang-wenang Destruktif merusak, memusnahkan atau menghancurkan Detektif polisi rahasia Devide et impera suatu taktik memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan penjajah Belanda kepada rakyat Indonesia Dewan majelis atau lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang Dewan kemanan suatu organ utama kedua PBB yang bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional termasuk kerjasama dengan Negara-negara yang bukan anggota PBB serta bertugas untuk menyelesaikan secara damai sengketa atau perselisihan Dewan menteri sejumlah menteri yang menjadi pembantu dan penasehat Presiden Dewan nasional sebuah badan yang dibentuk oleh Soekarno dengan menghimpun golongan fungsional dalam masyarakat atau kekuatan ekstra parlementer, yang bertugas memberi nasehat kepada kabinet dan berada dibawah Presiden. Anggota Dewan Nasional berasal dari golongan buruh, tani, pengusaha, wanita, pemuda, wakil agama, wakil daerah dan ABRI Dewan Pembina sebuah jabatan yang memiliki kedudukan dan otoritas tertinggi dalam organisasi Golkar pada masa orde baru. Ketua Dewan Pembina Gokar adalah Soeharto yang memiliki kekuasan besar dan kuat Dewan syariah sebuah dewan yang beranggotakan orang-orang yang paham tentang agama/syariah bertugas untuk memberikan fatwa atau kebijakan yang berkaitan dengan masalah umat atau kebijakan partai. Partai yang membentuk Dewan Syariah misalnya Partai Keadilan Sejahtera, Untuk perbankan syariah ada juga lembaga Dewan Syariah Dewan Syuro majelis musyawarah, suatu lembaga dalam partai yang berfungsi untuk memusyawarhkan berbagai persoalan partai sekaligus memberikan pertimbangan, nasehat dan kebijakan dalam pengambilan keputusan partai. Gus Dur merupakan ketua dewan syuro PKB yang memiliki otoritas sangat besar Dewan Tanfidz dewan eksekutif yang bertugas menjalankan roda organisasi atau partai. Dewan tanfidz terdapat dalam kepengurusan PKB Dialog politik kegiatan diskusi atau tanya-jawab tentang masalah-masalah politik Diktator seorang pemimpin yang menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang Diktum pernyataan Dikuyo-kuyo dihina-hina atau disingkirkan. Sebuah gambaran di mana seseorang dianiaya secara politik oleh lawan politiknya yang sedang berkuasa. Istilah ini sering dipakai kepada Megawati dan partainya yang dikuyo-kuyo oleh rezim Soeharto DIM Daftar Inventarisasi Masalah, suatu tahapan dalam penyusunan RUU (Rancangan Undang-undang) untuk mengumpulkan, mencari dan menginventarisasi berbagai masukan, saran dan masalah mengenai materi RUU yang sedang digodok oleh DPR Dinasti keturunan raja yang berasal dari satu keluarga atau keturunan Diplomat pejabat yang ahli dalam diplomasi. Orang yang menjalankan tugas kenegaraan di negara lain Diplomasi berhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain Diplomatik berkaitan dengan masalah hubungan politik antar negara Direktorat bagian dari suatu departemen yang mengurusi bidang pekerjaan tertentu Disintegrasi keadaan tidak bersatu atau mengalami perpecahan Diskriminasi perbedaan perlakuan. Setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang secara langsung atau tidak didasarkan pada pembedaan manusia. Pembedaan ini baik atas dasar suku, agama, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial dan lainnya yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan dan kebebasan dasar sebagai manusia baik secara individu maupun bersama dalam semua aspek bidang kehidupan Diskriminasi rasial perbedaan perlakuan karena perbedaan atas keturunan darah Diskriminasi politik perbedaan perlakuan karena perbedaan paham politik yang dianut Diskursus politik suatu pembahasan masalah politik yang cukup menarik perhatian masyarakat Diskusi politik tukar pikiran dan pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi, dilakukan baik secara formal maupun informal Dislokasi perluasan operasi wilayah militer Disorganisasi kacau, tidak terorganisasi dengan baik dan cenderung berjalan secara sendiri-sendiri Dissensual konflik konflik atau pertentangan yang memecah Distorsi politik penyimpangan masalah politik atau pemutarbalikkan fakta politik demi mencapai tujuan politik tertentu Distribution of power pembagian kekuasaan. Kekuasaan yang bersifat pokok (utama) yang dibedakan menurut sifatnya dan diserahkan kepada badan yang berbeda, akan tetapi selebihnya kerja sama antar fungsi-fungsi itu perlu dilakukan demi kelancaran organisasi. Berbeda halnya dengan pemisahan kekuasaan District magnitude jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah distrik (daerah pemilihan) Djamaludin Al Afgani cendekiawan muslim dari Afganistan yang mempelopori gerakan pan-Islamisme. Dia termasuk seorang propagandis yang ulung, bergerak di bidang politik untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin Dogma politik ajaran politik yang diikuti secara membabi buta tanpa reserve Doktrin penanaman suatu paham atau ajaran Doktrin politik ajaran yang berupa asas atau ideologi politik Doktrin triad konsep militer yang menonjol di Amerika Serikat, di mana pertahanan nasional tergantung pada peluru kendali antarbenua berpangkal di darat, ICBM berpangkalan di laut (kapal selam) dan berpangkalan pada pembom jarak jauh Dokumen kumpulan surat penting Dokumen politik surat atau keterangan tertulis yang digunakan sebagai informasi politik Dokuritsu Zyunbi Choosakai sebuah badan yang dibentuk Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia dipimpin Radjiman Wedioningrat atau dalam istilah Indonesianya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) DOM Aceh Daerah Operasi Militer, kebijakan politik orde baru untuk menyatakan Aceh sebagai daerah operasi militer berkaitan dengan adanya separatisme atau keinginan untuk merdeka dari sebagian waga Aceh. Akibat kebijakan DOM ini banyak warga yang tidak berdosa terbunuh Domain politik wilayah politik Dominasi politik penguasaan politik suatu negara Domisili tempat tinggal tetap Donatur penyumbang tetap. Donatur partai orang yang menjadi penyokong atau penyumbang tetap suatu partai karena merasa simpati dan mendukung atas perjuangan partai tersebut atau karena adanya kepentingan. Para cukong kakap yang terlibat kasus BLBI banyak yang menjadi donatur partai sehingga mempengaruhi dalam penuntasan kasus korupsinya DPA Dewan Pertimbangan Agung, sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai penasehat Presiden atau atau membantu Presiden dengan memberikan pertimbangan yang tidak mengikat. Tugas pokoknya memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Lembaga ini ditiadakan setelah amandemen UUD 1945 DPD Dewan Perwakilan Daerah, sebuah lembaga hasil amandemen UUD 1945, merupakan lembaga legislatif nasional yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih lewat pemilihan umum, di mana setiap provinsi sebanyak 4 orang dan jumlah anggota DPD seluruhnya adalah sepertiga dari anggota DPR. DPD memiliki fungsi ; 1) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan per-timbangan yang ber-kaitan dengan bidang legislatif tertentu 2) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Adapun tugasnya mengajukan RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, peme-karan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah DPP Partai Dewan Pimpinan Pusat, suatu dewan eksekutif partai yang terdiri dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat nasional dan membawahi DPW, DPD, DPC. Ketua umum DPP partai biasanya dipilih dalam suatu Musyawarah Nasional, Muktamar atau Kongres DPW Partai Dewan Pim-pinan Wilayah, suatu dewan eksekutif partai yang terdiri dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat wilayah (setingkat provinsi) yang membawahi DPD, DPC. Ketua DPW biasanya dipilih dalam suatu Musyawarah Wilayah/ Konferensi Wilayah DPD partai Dewan Pimpinan Daerah, suatu dewan eksekutif partai yang terdiri dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat daerah (setingkat kabupaten) yang membawahi DPC dan Depera. Ketua DPD biasanya dipilih dalam suatu Musyawarah Daerah atau Konferensi Daerah DPC Partai Dewan Pimpinan Cabang, suatu dewan eksekutif partai yang terdiri dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat cabang (setingkat kecamatan) yang membawahi DPra. Ketua DPC biasanya dipilih dalam suatu Musyawarah Cabang atau Konferensi Cabang DPra Dewan Pimpinan Ranting, suatu dewan eksekutif partai yang terdiri dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat ranting (setingkat kelurahan/desa). Ketua DPra biasanya dipilih dalam suatu Musyawarah Ranting atau Konferensi Ranting DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebuah forum konsultasi di tingkat pusat bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas mengenai; 1. pem-bentukan, peng-hapusan, penggabungan dan pemekaran daerah 2. perimbangan keuangan pusat dan daerah 3. kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk melaksankan kewenangan tertentu DPR Dewan Perwakilan Rakyat, suatu badan legislatif tingkat nasional atau lembaga perwakilan rakyat, yang ber-kedudukan sebagai lembaga negara yang anggotanya dipilih rakyat dalam pemilu. DPR memiliki fungsi; 1). legislasi yaitu membentuk undang-undang bersama pemerintah/Presiden 2) anggaran yaitu bersama pemerintah/ Presiden menyusun dan menetapkan APBN 3) pengawasan yaitu mengawasi Presiden atau pemerintah dalam menjalankan tugasnya DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah provinsi, kabupaten atau kota yang anggotanya dipilih rakyat melalui pemilu.DPRD memiliki fungsi 1) legislasi yaitu membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Bupati / Walikota 2) ang-garan yaitu bersama pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD 3) pe-ngawasan yaitu mengawasi pemerintah daerah (Gubernur/ Bupati/walikota) dalam menjalankan tugasnya DPR Pemilu 1955 DPR yang dihasilkan dari pemilihan umum pertama dengan berhasil memilih anggota DPR sebanyak 272 orang. Disamping itu memilih 542 orang anggota konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi Indonesia yang definitif, menggantikan UUDS DPR GR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, sebuah lembaga DPR yang anggotanya diangkat Soekarno tanpa memperhatikan kekuatan politik. Dibentuk oleh Soekarno pada tanggl 25 Juli 1959 karena merasa tidak puas dengan DPR sebelumnya yang dinilai menganut paham liberal. DPR GR ini diharapkan terjadi kerjasama atas dasar saling membantu antara pemerintah dan DPR sebagai bagian pelaksanaan demokrasi terpimpin. DPR RIS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serikat, sebuah lembaga legislatif bertugas melaksanakan pembuatan perundang-undangan. Berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Jumlah anggota DPR RIS terdiri dari 146 orang yang mewakili negara/ daerah bagian DPRS Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950 yang memiliki anggota sebanyak 236 orang terdiri dari anggota DPR RIS, anggota senat RIS, BP KNIP dan anggota DPA. Berkedudukan sebagai lembaga sementara Dualisme adanya dua pandangan yang berbeda Dualisme jabatan adanya dua jabatan yang sama dalam sebuah organisasi atau partai politik. Biasanya hal ini terjadi karena adanya perselisihan internal Dualisme kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau lembaga terdapat dua pemimpin dan masing- masing menganggap sebagai pemimpin yang sah. Contohnya; dualisme kepemimpinan dalam tubuh PKB antara Muhaimin Iskandar (PKB versi muktamar Semarang) dan Choirul Anam (PKB versi muktamar Surabaya) Du bist nicht, die land ist alles ungkapan dari Adolf Hitler, yang artinya, ' engkau bukan apa-apa, negara adalah segalanya.' Maksudnya bahwa tidak perlu ada pembatasan terhadap kekuasaan atau kewenangan negara karena negara menguasai rakyat secara total, demi kepentingan negara maka kepentingan individu atau rakyat harus dikorbankan. Prinsif ini dilakukan oleh negara yang menganut fasisme seperti Jerman pada m

Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.